Menlu Taiwan: PBB mengabaikan kami

Menteri Luar Negeri Joseph Wu meminta PBB untuk membuka pintu bagi Taiwan agar dapat berpartisipasi dalam organisasi multilateral tersebut untuk ikut serta membantu tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Joseph menyatakan, SDGs merumuskan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik dan membimbing dunia menyusuri jalan yang berkelanjutan. Demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) yang diterima Alinea.id pada Selasa (3/9).

Pada Juli, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan pentingnya inklusi imperatif karena pembangunan tidak akan berkelanjutan jika tidak adil dan inklusif.

Meski menekankan perlunya inklusif, Menlu Joseph mengkritik PBB karena menyampingkan Taiwan.

Dia menyebutkan, Taiwan mampu dan bersedia untuk berbagi kisah suksesnya serta berkontribusi lebih lanjut pada upaya kolektif untuk mencapai SDGs yang dicanangkan PBB. Taiwan, lanjutnya, telah membuat langkah besar dalam memerangi kemiskinan dan mencapai tingkat nol kelaparan.

Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah di Taiwan telah berkurang menjadi 1,6% karena sejak 1993 mulai melaksanakan program Asuransi Kesehatan Nasional yang pada 2018 telah mencakup 99,8% penduduk.

Tingkat daur ulang limbah Taiwan dilaporkan mencapai 55,69%, tingkat membaca 98,8%, dan tingkat kematian bayi 4,2 per 1.000. Angka-angka itu, menurut Joseph, jauh melampaui standar SDGs.  

Menlu Taiwan menerangkan, dasar hukum yang sering digunakan untuk mengabaikan Taiwan dari PBB adalah Resolusi 2758 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1971.

Resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah hak perwakilan Taiwan di PBB. Menurut Menlu Joseph, PBB terus menyalahgunakan dan salah mengartikan resolusi itu untuk menyampingkan dan mengisolasi Taiwan.

Menlu Joseph mengatakan, PBB yang inklusif seharusnya tidak akan meninggalkan siapa pun. Namun, dia menyatakan bahwa pemegang paspor Taiwan telah ditolak untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan PBB. Selain itu, wartawan media Taiwan pun tidak dapat mendapatkan akses untuk meliput pertemuan tersebut.

Tindakan itu, tegasnya, tidak adil, diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip universal yang menjadi dasar pendirian PBB.

Menlu Joseph menyebutkan, situasi yang buruk di masa lalu dan di masa yang akan datang tidak akan membuat Taiwan menyerah. Taiwan telah mengantisipasi, bersedia, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional.

Dia mengatakan bahwa jika PBB terus menyerah pada paksaan China, menolak partisipasi Taiwan, itu hanya akan semakin mendorong Beijing bertindak semena-mena.

Diplomat berusia 64 tahun itu menuturkan, kalau PBB serius dalam menekankan pentingnya sifat inklusif dan mengikutsertakan segala pihak untuk mencapai SDGs, maka seharusnya mereka membuka pintu bagi Taiwan.