Menteri pertahanan Israel mengundurkan diri

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (14/11). Langkah tersebut diambilnya sebagai bentuk penentangannya terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pasca-pertempuran terburuk selama dua hari sejak perang 2014. 

Bentrokan antara Israel dan Hamas dimulai ketika operasi terselubung pasukan khusus Israel di Gaza terungkap pada Minggu (11/11). Konflik teranyar ini menewaskan tujuh warga Palestina, termasuk komandan Hamas, serta satu tentara Israel.

Pada Selasa sore (13/11), Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya menerima usulan gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Keputusan ini pun disetujui oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lieberman yang merupakan pimpinan partai sayap kanan Yisrael Beiteinu menyebut gencatan senjata ini sebagai aksi penyerahan diri pada teror. Menurutnya, melakukan gencatan senjata sama saja dengan bertekuk lutut pada teror yang diciptakan oleh Hamas.

"Kita sedang membeli ketenangan sementara yang akan merugikan keamanan jangka panjang," jelasnya dalam konferensi pers di Yerusalem.

Bersamaan dengan pengunduran dirinya, Lieberman menyatakan partainya juga akan meninggalkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Akibatnya, pemerintahan Netanyahu tetap menjadi mayoritas tetapi kini hanya unggul satu kursi di Knesset.

Mundurnya Lieberman menimbulkan pembicaraan bahwa akan terjadi pemilu dini. Pemilu Israel sendiri rencananya baru akan berlangsung pada November 2019. 

Meski demikian, hal tersebut dinilai mustahil karena partai pimpinan Lieberman sendiri tidak memiliki kursi yang cukup untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu dan memaksa terjadinya pemilu dini. Dia hanya memiliki lima dari 66 kursi yang dikuasai koalisi Netanyahu di Knesset.

Netanyahu sendiri membela keputusannya untuk menyepakati gencatan senjata dan menyebut bahwa dalam situasi darurat seperti ini, publik tidak selalu perlu mengetahui pertimbangan pengambilan keputusan oleh pemerintah.

"Musuh kita memohon adanya gencatan senjata dan mereka akan tahu alasannya. Bersama dengan kepala keamanan, saya melihat gambaran besar dari keamanan Israel dan saya tidak bisa memberitahukannya pada publik," jelas PM Netanyahu.

Tak hanya mengenai kesepakatan gencatan senjata, Lieberman juga mengkritik keputusan pemerintah Israel yang memperbolehkan Qatar untuk mengirim uang sebesar US$15 juta ke Gaza pada pekan lalu. Bantuan dana ini dialokasikan untuk meringankan krisis kemanusiaan dan mengurangi ketegangan di Gaza.

Menurutnya, anggaran bantuan akan digunakan Hamas untuk memperkuat diri karena kelompok tersebut tidak peduli akan koeksistensi ataupun pengakuan negara Israel.

Melalui Twitter, juru bicara partai Likud pimpinan Netanyahu menyatakan bahwa dalam masa sensitif sekarang ini, tidak ada kebutuhan untuk melakukan pemilu dini. Dia menegaskan, pemerintah dapat menyelesaikan masa jabatannya dan untuk sementara waktu, dan tugas menteri pertahanan akan diserahkan pada PM Netanyahu.

Netanyahu juga memiliki pilihan untuk memberi posisi menteri pertahanan pada salah satu rekan koalisinya. Jika tidak maka dia akan memegang tiga posisi  pada saat yang bersamaan, yakni perdana menteri, menteri pertahanan, serta menteri luar negeri. (CNN)