Meski tuai kecaman dunia, Maduro dilantik jadi presiden Venezuela

Pada Kamis (10/1), Nicolas Maduro resmi dilantik sebagai presiden Venezuela. Dia akan menjabat selama enam tahun ke depan. 

Pelantikan Maduro ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang telah menyebabkan eksodus massal dari negara itu.

Suksesor dari Hugo Chavez ini memenangkan pemilu untuk masa jabatan kedua pada Mei 2018. Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya mengecam pelaksanaan pemilu, menyebutnya penuh tipuan.

Pelantikan Maduro di Mahkamah Agung dipenuhi oleh sorakan dari para pejabat pemerintahan dan anak-anak kecil yang mengibarkan bendera Venezuela. Di luar gedung pengadilan, petugas keamanan bersiaga di jalan-jalan Caracas sejak pagi hari.

Menjelang siang, kerumunan pendukung berbaris di jalan menuju lokasi pelantikan.

"Beberapa suporter ada di sana karena benar-benar mendukung Presiden Maduro," jelas koresponden NPR Mariana Zuniga.

Tetapi dia mengatakan, ada sejumlah orang yang diwajibkan hadir karena mereka pegawai pemerintah.

"Di Venezuela, pegawai pemerintah umumnya diwajibkan untuk menghadiri rapat umum atau memberikan suara dalam pemilu," lanjutnya.

Dalam pidato pelantikannya, Maduro menekankan keabsahan pemerintahannya dan mendesak negara-negara Amerika Latin lainnya untuk mengakui masa jabatan keduanya.

Jurnalis lepas Stefano Pozzebon menulis di Twitter bahwa pemerintah mengerahkan keamanan yang ketat untuk mengawal upacara pelantikan tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul upaya pembunuhan Maduro yang menggunakan drone berbahan peledak pada awal Agustus 2018.

this is the view inside the #SupremeCourt in #Caracas where @NicolasMaduro is set to proceed with his swear-in ceremony in about 30', by my colleague @perezvalery
Massive security measures in place after that drone thing in August #ThisIsVzla pic.twitter.com/zlCDUnay2t — stefano pozzebon (@StePozzebon) January 10, 2019

Merespons pelantikan Maduro, Penasihat Keamanan Nasional John Bolton menegaskan bahwa AS tidak akan mengakui pelantikan yang mereka anggap tidak sah.

"Kami akan terus meningkatkan tekanan pada rezim yang korup itu, mendukung Majelis Nasional, dan menyerukan demokrasi dan kebebasan di Venezuela," tulis Bolton di Twitter.

Pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada sejumlah mantan pejabat pemerintah Venezuela awal pekan ini akibat korupsi. Tahun lalu, AS memberi sanksi bagi sektor emas Venezuela, yang Maduro telah tetapkan sebagai sumber pendapatan utama negara setelah produksi minyak turun.

Tidak lama setelah Maduro mengucap sumpah jabatannya, Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez mengumumkan negaranya telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Venezuela dan menolak untuk mengakui pemilihan kembali Maduro.

Lima negara Amerika Latin beserta Kanada telah meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki Venezuela atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang terhadap demonstran anti-pemerintah.

Meskipun mendapat kecaman internasional, Maduro berhasil mempertahankan sekutu di Amerika Latin seperti Kuba dan Bolivia. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel dan Presiden Bolivia Evo Morales menyatakan dukungan mereka dan turut hadir dalam upacara pelantikan presiden Venezuela.

Hiperinflasi, kelaparan yang meluas, dan kematian akibat penyakit telah memicu eksodus lebih dari tiga juta warga Venezuela. Sebagian besar migran asal Venezuela bertolak menuju ke Kolombia, Ekuador, Peru, dan Brasil.

Sejumlah negara Karibia yang menerima minyak bersubsidi dari Venezuela juga terus mendukung Maduro. Salah satunya merupakan negara kepulauan kecil Trinidad dan Tobago yang telah menampung 60.000 warga Venezuela sejak krisis dimulai.

Rodney Charles, anggota parlemen oposisi Trinidad dan Tobago, mengkritik sikap pemerintahannya. Menurutnya, pemerintah Trinidad dan Tobago menolak menyebut pendatang Venezuela sebagai pengungsi karena takut akan memicu amarah Maduro.

"Itu tidak masuk akal," ujar Charles. "Kami melihat berita dan laporan terkait kelaparan dan penahanan lawan politik di Venezuela. Entah mengapa, pemerintah (Trinidad dan Tobago) tidak mau mengakui bahwa ada masalah di Venezuela."

Pemilu Venezula tahun lalu menuai banyak tuduhan penipuan. Pasalnya, pemerintahan Maduro mengendalikan sebagian besar media dan otoritas pemilu negara itu.

Selama masa kampanye jelang pemilu, pihak Maduro juga membagikan banyak sedekah berupa makanan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan harga dan memperparah inflasi. 

Menurut Zuniga, gelombang demonstrasi yang didorong oleh oposisi membanjiri Venezuela pada 2017. Tetapi setelah ditindak keras oleh pemerintah, semakin lama semakin sedikit warga yang berunjuk rasa.

"Sekarang pun masih ada yang berunjuk rasa," ujar Zuniga. "Tetapi protes itu tidak bersifat politik atau menentang pemerintah, kini protes lebih banyak mengeluhkan kualitas hidup, tentang kelangkaan makanan, kurangnya listrik atau air." (NPR)