sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Militer AS di Jepang umumkan darurat kesehatan masyarakat

Lebih dari 3.500 orang telah dites positif Covid di Jepang, di mana 85 di antaranya meninggal dan 575 dinyatakan sembuh.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Senin, 06 Apr 2020 16:59 WIB
Militer AS di Jepang umumkan darurat kesehatan masyarakat

Komandan Pasukan Amerika Serikat di Jepang pada Senin (6/4) mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat di wilayah Kanto termasuk Tokyo.

"Deklarasi tersebut memastikan komandan memiliki otoritas yang diperlukan untuk menegakkan langkah-langkah perlindungan kesehatan kepatuhan di antara militer, warga sipil, dan kontraktor yang tinggal dan bekerja di instalasi AS," ujar Letnan Jenderal Kevin Schneider.

"Karena peningkatan yang stabil dalam kasus Covid-19 di Tokyo, saya telah menerapkan darurat kesehatan masyarakat untuk wilayah Kanto Plain. Perintah ini mencakup seluruh instalasi dan fasilitas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Laut di daerah tersebut."

Sejumlah media Jepang melaporkan pemerintahan PM Shinzo Abe akan mendeklarasikan keadaan darurat segera untuk menghentikan coronavirus. Pemerintah pun disebut mempersiapkan paket stimulus untuk melunakkan pukulan terhadap ekonomi yang berjuang untuk menghindari resesi.

Lebih dari 3.500 orang telah dites positif Covid di Jepang, di mana 85 di antaranya meninggal dan 575 dinyatakan sembuh. Dibandingkan sejumlah negara, total kasus di Jepang masih lebih rendah, namun peningkatan kasus di Ibu Kota Tokyo yang sudah melampaui 1.000 memberi alarm.

Laporan surat kabar Yomiuri menyebutkan bahwa PM Abe kemungkinan akan mengumumkan rencananya terkait keadaan darurat pada Senin, sementara laporan Kyodo mengatakan bahwa langkah-langkah baru akan mulai berlaku pada Rabu (8/4).

Keadaan darurat akan memberi wewenang kepada gubernur untuk meminta warga tetap di rumah dan bisnis-bisnis tutup, namun tidak memerintahkan jenis lockdown yang diterapkan di negara lain. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada hukuman bagi yang mengabaikan permintaan tersebut.

Sponsored

Tekanan telah meningkat pada pemerintah PM Abe untuk mengambil langkah menetapkan keadaan darurat meskipun PM Abe telah menyuarakan keprihatinan terkait itu, dengan menyebutnya terlalu terburu-buru, mengingat pembatasan pada pergerakan dan bisnis yang akan terjadi kemudian.

Warga Jepang sendiri mendukung penetapan keadaan darurat. Itu terlihat dari jajak pendapat yang diterbitkan pada Senin oleh JNN, di mana 80% dari mereka yang disurvei mengatakan PM Abe harus mengumumkannya, sementara 12% lainnya menilai langkah itu tidak perlu.

Ada pun peringkat persetujuan PM Abe turun 5,7 poin dari bulan lalu menjadi 43,2%.

Kenji Shibuya, direktur Institute for Public Health di King’s College, London, menilah bahwa penetapan keadaan darurat sudah terlambat karena peningkatan ledakan kasus di Tokyo.

"Seharusnya paling lambat diumumkan 1 April," kata dia.

Enam bulan?

Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengindikasikan pekan lalu bahwa dia akan memilih keadaan darurat sebagai cara untuk membantunya mendesak warga agar mematuhi langkah-langkah social distancing yang lebih ketat.

Seorang ahli pada panel coronavirus jenis baru pemerintah mengatakan Jepang dapat menghindari kenaikan kasus secara eksplosif dengan mengurangi kontak orang-ke-orang sebesar 80%.

Di bawah UU yang direvisi pada Maret, perdana menteri dapat menyatakan keadaan darurat jika penyakit menimbulkan "bahaya besar" bagi kehidupan dan jika penyebarannya yang cepat dapat berdampak besar pada perekonomian.

TBS melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan periode enam bulan, dan prefektur yang ditunjuk masing-masing akan memutuskan lamanya waktu untuk tindakan masing-masing.

PM Abe harus mencari nasihat resmi dari panel ahli sebelum memutuskan untuk melanjutkan dan menyatakan keadaan darurat.

Gubernur di Tokyo dan di tempat lain telah meminta warga untuk tinggal di rumah pada akhir pekan, menghindari keramaian dan acara malam hari, dan bekerja dari rumah. Itu menyumbang sejumlah efek, tetapi menurut para ahli tidak sebanyak yang dibutuhkan.

Sumber : Reuters

Berita Lainnya
×
tekid