sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Militer dan oposisi Sudan capai kesepakatan politik

Wakil Kepala Dewan Militer Mohamed Hamdan Dagolo menekankan bahwa penandatanganan ini merupakan momen bersejarah bagi Sudan.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Rabu, 17 Jul 2019 15:47 WIB
Militer dan oposisi Sudan capai kesepakatan politik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Dewan militer yang berkuasa dan aliansi oposisi Sudan menandatangani perjanjian politik pada Rabu (17/7). Perjanjian itu dimaksudkan untuk membuka jalan menuju transisi politik di Sudan setelah para pemimpin militer menggulingkan mantan Presiden Omar al-Bashir pada April.

"Kami menginginkan tanah air yang stabil, karena kami sangat menderita," ungkap Ibrahim al-Amin, seorang pemimpin dalam aliansi oposisi Forces of Freedom and Change setelah penandatanganan perjanjian itu.

Sementara itu, Wakil Kepala Dewan Militer Mohamed Hamdan Dagolo menekankan bahwa penandatanganan ini merupakan momen bersejarah bagi Sudan.

Kesepakatan tersebut diteken di Khartoum setelah rampungnya pembicaraan pada malam harinya.

Penandatanganan perjanjian politik ini diduga mengonfirmasi kesepakatan prinsip yang dibuat pada awal ini, yaitu militer dan sipil akan secara bergantian mengendalikan dewan yang berdaulat. Militer akan bertanggung jawab untuk 21 bulan pertama, kemudian pemerintahan yang dikelola sipil mengambil alih 18 bulan berikutnya sebelum akhirnya pemilu digelar.

Mediator dari Ethiopia Mahmud Dirir menuturkan bahwa Sudan harus mengatasi kemiskinan. Dia juga menyerukan agar Sudan dikeluarkan dari daftar negara-negara yang mendukung terorisme versi Amerika Serikat.

Saat ini kedua pihak masih menyusun deklarasi konstitusional, yang diharapkan akan ditandatangani pada Jumat.

Kekacauan di Sudan belum kunjung berakhir meski Bashir telah dilengserkan. Protes yang semula ditujukan terhadap Bashir telah beralih ke militer terkait tuntutan agar pemerintah sipil segera dibentuk. (Reuters dan BBC)

Sponsored
Berita Lainnya