Militer Myanmar blokir Facebook

Pemerintah militer Myanmar memblokir Facebook dan beberapa platform media sosial lainnya pada Kamis (4/2) untuk memadamkan silang pendapat setelah menahan para pemimpin terpilih dan merebut kekuasaan dalam kudeta pada Senin (1/2).

Facebook, digunakan oleh sekitar setengah dari 53 juta warga Myanmar, menjadi platform utama untuk menentang kudeta militer dengan foto-foto kampanye pembangkangan sipil yang disebarkan secara luas.

Kementerian Komunikasi dan Transportasi mengatakan, pembatasan tersebut akan berlaku hingga 7 Februari.

"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara ... menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara masyarakat dengan menggunakan Facebook," kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

Langkah untuk membungkam aktivitas daring (online) dilakukan setelah polisi mengajukan tuntutan terhadap pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat sejak ditahan pada Senin pagi. Suu Kyi dituduh mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.

NetBlocks, yang memantau layanan daring di seluruh dunia, mengatakan, pembatasan Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp telah dilakukan penyedia internet milik negara, MPT. Orang-orang menggunakan VPN untuk menghindari pemblokiran.

Facebook, yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp, mengonfirmasi pemblokiran tersebut.

Juru bicara Facebook, Andy Stone, mendesak pihak berwenang memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan temannya serta mengakses informasi penting.

Kebanyakan warga di Myanmar mengakses Facebook melalui ponsel. Platform media sosial itu juga merupakan sarana komunikasi penting bagi bisnis dan pemerintahan.

"Pemblokiran ini memiliki konsekuensi buruk, tidak hanya terkait upaya mengorganisir tanggapan terhadap kudeta, tetapi juga dalam hal menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Platform ini sangat penting dan telah berkembang pesat selama 10 tahun terakhir," tutur Direktur Program Kekuasaan dan Diplomasi di Lowy Institute, Herve Lemahieu.

Suu Kyi, pendiri Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), berada dalam tahanan rumah di Ibu Kota Naypyitaw, tetapi para jenderal militer belum mengonfirmasi keberadaannya.

NLD memenangkan sekitar 80% suara dalam pemilu pada 8 November 2020, tetapi militer menolak menerima hasil tersebut dan membuat tuduhan penipuan yang tidak berdasar.

Sementara itu, PBB akan meningkatkan tekanan internasional untuk memastikan keinginan rakyat Myanmar dihormati.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan kudeta ini gagal," kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Rabu (3/2). (Al Jazeera)