Militer Myanmar kembali janjikan gelar pemilu baru

Militer Myanmar, atau yang biasa disebut Tatmadaw, menggelar parade tahunan "Hari Angkatan Bersenjata" pada Sabtu (27/3). Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk mengutuk oposisi dan kembali menjanjikan pemilu baru.

Militer berupaya untuk bergandengan tangan dengan seluruh bangsa demi menjaga demokrasi," tutur Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah usai pawai militer di Ibu Kota Naypyitaw.

Pawai tersebut adalah unjuk kekuatan bagi Tatmadaw, dengan kendaraan militer dan tentara berbaris dalam formasi.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin juga menghadiri pawai tersebut. 

Pada Jumat (26/3), dia bertemu dengan para pemimpin senior Tatmadaw dan menawarkan dukungannya.

"Rusia adalah teman sejati," kata Min Aung Hlaing pada Jumat.

Tidak ada tanda-tanda pejabat dari negara lain yang hadir, meskipun tamu internasional biasanya turut menghadiri pawai tahunan tersebut.

Militer Myanmar mengambil alih pemerintah negara yang terpilih secara demokratis dalam kudeta pada 1 Februari. 

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan para pemimpin lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) telah ditahan sejak kudeta terjadi.

Namun, Tatmadaw mengklaim tentara harus merebut kekuasaan karena terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pemilu pada November 2020 dan korupsi yang mengakar dalam pemerintahan.

Pada Sabtu, Min Aung Hlaing menegaskan kembali janji untuk mengadakan pemilu, tanpa menetapkan tanggal pasti.

Selain itu, Jenderal Min Aung Hlaing mengklaim bahwa pihak berwenang ingin melindungi orang-orang dan memulihkan perdamaian di Myanmar.

"Kekerasan yang memengaruhi stabilitas dan keamanan untuk membuat tuntutan adalah tindakan yang tidak tepat," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat malam.

Kantor berita Reuters melaporkan, beberapa pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi pada Jumat hingga Sabtu, sehingga total korban tewas menjadi sedikitnya 328 orang. 

Tindakan keras otoritas keamanan terhadap pengunjuk rasa antikudeta telah menuai kecaman dan sanksi internasional.

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang melacak pembunuhan demonstran di Myanmar, setidaknya 25% kematian pengunjuk rasa berasal dari tembakan di kepala.

Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengunjuk rasa telah dengan sengaja menjadi sasaran pasukan keamanan Myanmar. 

Sumber : Deutsche Welle