Dituntut mundur militer, PM Armenia: Ini kudeta

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memperingatkan telah terjadi upaya kudeta militer terhadapnya pada Kamis (25/2), setelah militer menuntut dirinya dan pemerintahnya untuk mundur.

Pashinyan menghadapi protes dan seruan untuk mundur setelah dinilai kelalaian dalam penanganan konflik enam minggu antara Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia, di wilayah Nagorno-Karabakh pada 2020.

Pashinyan telah menolak seruan untuk mundur. Pada Kamis, dia meminta pengikutnya berkumpul di pusat Ibu Kota Yerevan untuk mendukungnya.

Dalam siaran langsung melalui Facebook, dia memecat kepala staf umum angkatan bersenjata. Dia menyatakan bahwa krisis akan diatasi secara konstitusional.

"Masalah paling penting sekarang adalah menjaga kekuasaan di tangan rakyat, karena saya menganggap apa yang terjadi sebagai kudeta militer," kata Pashinyan.

Tidak jelas apakah militer bersedia menggunakan kekerasan untuk mendukung pernyataan yang meminta Pashinyan mundur. Sementara itu, Rusia pada Kamis menuturkan bahwa pihaknya prihatin dengan meningkatnya ketegangan politik di Armenia setelah tentara menuntut PM Pashinyan mundur.

Berbicara kepada wartawan melalui telepon, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan dalam kerangka konstitusi.

Armenia, tempat pangkalan militer Moskow, merupakan sekutu dekat Rusia. Arayik Harutyunyan, pemimpin wilayah Nagorno-Karabakh, menawarkan diri untuk bertindak sebagai mediator antara Pashinyan dan militer.

"Sudah cukup darah yang tumpah. Saatnya untuk mengatasi krisis dan melanjutkan hidup. Saya di Yerevan dan saya siap menjadi mediator untuk mengatasi krisis politik ini," katanya, mendesak semua pihak untuk tidak melakukan eskalasi.

Pasukan etnis Armenia menyerahkan sebagian wilayah di dan sekitar Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan dalam konflik tahun lalu yang menewaskan ribuan orang. (Arab News)