sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Myanmar dan Bangladesh mulai repatriasi Rohingya pekan depan

Lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri menuju Bangladesh akibat tindakan keras militer Myanmar pada Agustus 2017.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 16 Agst 2019 14:58 WIB
Myanmar dan Bangladesh mulai repatriasi Rohingya pekan depan

Pada Kamis (15/8), Myanmar dan Bangladesh menyatakan telah sepakat merepatriasi ribuan warga Rohingya mulai pekan depan.

Lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine State menuju Bangladesh akibat tindakan keras militer Myanmar pada Agustus 2017. PBB menilai tindakan militer Myanmar dilakukan dengan niat genosida.

Sebanyak 3.540 dari total 22.000 pengungsi yang didaftarkan oleh otoritas Bangladesh telah siap dipulangkan ke Rakhine State pada 22 Agustus.

"Kami telah menyetujui untuk memulangkan 3.540 orang pada 22 Agustus," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar Myint Thu.

Pada 2018, sebagian besar pengungsi Rohingya menolak untuk kembali ke Myanmar karena takut kekerasan akan berlanjut.

Seorang pejabat senior Bangladesh mengatakan bahwa upaya repatriasi terbaru ini adalah rencana pemulangan skala kecil, menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dipaksa untuk kembali.

"Bangladesh tidak menginginkan apa pun selain repatriasi yang aman, sukarela, bermartabat dan berkelanjutan," kata pejabat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Mohammed Eleyas, seorang aktivis Rohingya dari Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, mengatakan bahwa para pengungsi belum diajak berkonsultasi tentang proses pemulangan tersebut.

Sponsored

"Myanmar harus menyetujui tuntutan utama masyarakat sebelum repatriasi dimulai," kata dia.

Para pejabat PBB telah diminta untuk memeriksa ulang pengungsi yang diverifikasi oleh Myanmar untuk menentukan apakah mereka betul-betul ingin kembali. UNHCR dilaporkan akan memberikan para pengungsi informasi yang relevan dan dapat diandalkan tentang kondisi terbaru di Myanmar.

Puluhan ribu warga Rohingya masih berada di Myanmar, tersebar di sejumlah kamp dan desa-desa di seluruh Rakhine State, di mana mereka tidak diberi status kewarganegaraan dan dibatasi geraknya.

Belum kondusif dan minim persiapan

PBB mengatakan kondisi di Rakhine State belum kondusif untuk pemulangan para pengungsi. Wilayah itu diselimuti perang baru, dengan pasukan pemerintah memerangi gerilyawan Angkatan Darat Arakan, kelompok etnis bersenjata yang sebagian besar merekrut umat Buddha di Rakhine State.

Pihak berwenang Myanmar telah memblokir sebagian besar lembaga kemanusiaan, termasuk PBB, dari Rakhine State.

Pada Juli, think-tank Australian Strategic Policy mengatakan pemerintah Myanmar kurang persiapan untuk melakukan repatriasi.

Analisis dari citra satelit tidak menunjukkan tanda-tanda rekonstruksi di sebagian besar bekas permukiman warga Rohingya. Sementara itu, lembaga tersebut mengklaim bahwa perusakan rumah terus terjadi hingga baru-baru ini. (Channel News Asia)