sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

NLD serukan pembebasan Aung San Suu Kyi

Pernyataan tersebut disampaikan NLD melalui unggahan di laman Facebook resmi mereka.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 02 Feb 2021 15:19 WIB
NLD serukan pembebasan Aung San Suu Kyi

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada Selasa (2/2) menyerukan pembebasannya segera dari penahanan militer.

Komite eksekutif NLD menyerukan pembebasan Suu Kyi dan Presiden Win Myint bersama dengan orang-orang lain yang ditahan sesegera mungkin. Pernyataan tersebut disampaikan NLD melalui unggahan di laman Facebook resmi mereka.

Pernyataan tersebut juga meminta junta militer mengakui kemenangan NLD dalam pemilu pada November 2020 dan meminta agar sesi parlemen yang baru, bisa dimulai pekan ini.

Keberadaan Suu Kyi tetap tidak diketahui lebih dari 24 jam setelah penangkapannya. Satu-satunya komunikasi dengannya adalah dalam bentuk pernyataan yang ditulis untuk mengantisipasi kudeta yang menyerukan protes terhadap kediktatoran militer Myanmar.

Kudeta tersebut menyusul kemenangan telak NLD dalam pemilu pada 8 November, hasil yang ditolak militer dengan alasan tuduhan penipuan dan kecurangan.

Militer Myanmar, yang disebut Tatmadaw, menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap para jenderal Myanmar setelah mereka merebut kekuasaan dan menangkap Suu Kyi serta puluhan sekutunya dalam kudeta pada Senin (1/2) dini hari.

Presiden AS Joe Biden menyebut krisis itu sebagai serangan langsung terhadap transisi Myanmar menuju demokrasi dan supremasi hukum.

Sponsored

Suu Kyi menjalani sekitar 15 tahun sebagai tahanan rumah antara 1989 dan 2010, saat dia memimpin gerakan prodemokrasi dalam perjuangan panjangnya melawan junta militer.

Kudeta terbaru menandai kedua kalinya militer menolak untuk mengakui kemenangan pemilihan telak bagi NLD, setelah sebelumnya menolak hasil pemungutan suara pada 1990 yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multipartai.

Jenderal Min Aung Hlaing telah menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu yang jelas.

Sebagai upaya mengonsolidasikan kekuasaannya, junta militer mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 pengganti untuk mengawasi kementerian termasuk keuangan, pertahanan, urusan luar negeri dan dalam negeri. (Reuters dan Nikkei Asia)
 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid