OKI dorong pembahasan isu aneksasi Tepi Barat di PBB

Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong pembahasan soal janji aneksasi wilayah Palestina oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan Majelis Umum PBB.

Pada Minggu (15/9), OKI mengadakan pertemuan darurat tingkat dewan menteri luar negeri untuk merespons pernyataan PM Netanyahu yang berjanji bahwa jika dia memenangi pemilu, dia akan mencaplok bagian-bagian vital di Tepi Barat di luar Lembah Yordania dan blok-blok pemukiman utama.

Febrian menjelaskan bahwa dalam pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, OKI mengecam rencana Netanyahu yang dinilai ilegal dan kontradiktif dengan semua resolusi PBB terkait isu Palestina.

"Selain itu, atas usulan Indonesia, OKI menegaskan bahwa isu ini harus dibawa ke Majelis Umum PBB dan DK PBB," tutur Febrian di Menteng, Jakarta, pada Senin (16/9).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia dan Kuwait merupakan dua anggota OKI yang menjadi bagian dari DK PBB. Sedangkan ke-57 negara anggota organisasi Islam itu juga akan ikut serta di Majelis Umum PBB.

"Saya rasa cukup kuat jika 57 negara anggota OKI mendorong diadakannya sesi khusus di Majelis Umum PBB," kata dia.

Febrian belum dapat mengonfirmasi apakah persoalan itu akan dibahas di Majelis Umum PBB yang akan dibuka pada Selasa (17/9).

"Detailnya nanti kita akan lihat di lapangan, pembahasan ini masuk ke mata agenda yang mana. Yang jelas ada agenda soal Timur Tengah," lanjut dia.

Lebih lanjut Febrian menerangkan bahwa persoalan Palestina sudah dibahas sekitar 13 kali di sidang DK PBB. Ke depannya, tambahnya, DK PBB akan terlebih dahulu melihat langkah yang diambil PM Netanyahu.

"Kita lihat dulu, nanti dia menang pemilu atau tidak? Lalu kalau menang, apakah dia benar-benar akan melakukan janjinya?," ungkapnya. "Yang jelas OKI sudah punya posisi, kami menyatakan bahwa ini tidak bisa diterima dan merupakan isu kemanusiaan."

Febrian menyatakan bahwa OKI berharap komunitas internasional terus waspada dan akan menyambut baik pembahasan eskalasi terbaru ini di Majelis Umum PBB maupun di DK PBB.