Pakistan: 5 prajurit India tewas dalam baku tembak

Militer Pakistan mengatakan bahwa pasukan India melepas tembakan yang melintasi Garis Kendali (LoC) di wilayah Kashmir yang disengketakan, menewaskan seorang tentara dan membuat jumlah korban tewas menjadi enam orang dalam waktu kurang dari 24 jam. 

Pada Kamis (15/8), Pakistan mengatakan setidaknya tiga tentaranya dan lima tentara India tewas, di samping dua warga sipil di pihak Pakistan, setelah baku tembak lintas perbatasan di wilayah yang disengketakan itu.

Dalam sebuah twit pada Jumat (16/8), juru bicara militer Pakistan Jenderal Asif Ghafoor mengatakan bahwa seorang prajurit telah kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas di Kota Buttal.

"Dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari situasi genting di IOJ&K (Jammu dan Kashmir), Angkatan Darat India meningkatkan penembakan di sepanjang LOC. 3 tentara Pakistan meninggal. Militer Pakistan merespons secara efektif. 5 tentara India terbunuh, banyak yang terluka, bunker rusak. Baku tembak yang terputus-putus berlanjut," twit Ghafoor.

In efforts to divert attention from precarious situation in IOJ&K,Indian Army increases firing along LOC.
3 Pakistani soldiers embraced shahadat. Pakistan Army responded effectively. 5 Indian soldiers killed, many injured, bunkers damaged. Intermittent exchange of fire continues. pic.twitter.com/wx1RoYdiKE — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 15, 2019

Ghafoor mengonfirmasi bahwa jumlah korban pada Kamis di antaranya termasuk tiga warga sipil.

Di lain sisi, seorang juru bicara militer India membantah pernyataan militer Pakistan.

"Tidak ada korban. Pernyataan tersebut keliru," ungkap juru bicara militer India pada Kamis.

Lewat sebuah pernyataan yang dikutip oleh media, militer India menyebut bahwa dari sekitar pukul 07.00, Pakistan melanggar gencatan senjata antara kedua negara di LoC.

Pencabutan status khusus Kashmir

Perkembangan situasi tersebut terjadi selama periode meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan menyusul pencabutan status khusus Negara Bagian Jammu dan Kashmir oleh pemerintah nasionalis Hindu India.

Keputusan India tersebut menghalangi Jammu dan Kashmir yang mayoritas muslim untuk menjalankan hukum sendiri serta memungkinkan warga luar wilayah itu untuk membeli properti dan bermukim di sana.

Saluran telepon, internet dan jaringan televisi telah diblokir dan ada pembatasan pergerakan dan berkumpul di Jammu dan Kashmir.

Menjelang keputusan kontroversialnya yang diumumkan pada 5 Agustus, India mengerahkan ribuan pasukan keamanan tambahan dan menangkap para pemimpin politik di Kashmir.

Indian dan Pakistan yang bersenjata nuklir, sama-sama mengklaim keseluruhan Kashmir, namun keduanya hanya menguasai sebagiannya saja. Mereka telah dua kali berperang atas Kashmir.

Pada Rabu (14/8), Perdana Menteri Imran Khan berpidato di hadapan majelis legislatif lokal Kashmir yang dikelola Pakistan. Dia mengatakan sudah tiba waktunya untuk memberi New Delhi pelajaran. Khan berjanji untuk "berjuang sampai akhir" dalam melawan agresi India.

PM Khan menyamakan langkah India di Kashmir dengan Nazi, menuduh mereka melakukan pembersihan etnis. Khan mengimbau komunitas internasional untuk bertindak.

Pada Selasa Pakistan telah secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sesi darurat membahas pencabutan status khusus Kashmir oleh India.

Pakistan sendiri telah merespons keputusan India dengan sejumlah langkah, termasuk mengusir Duta Besar india, menghentikan perdagangan bilateral dan menangguhkan layanan transportasi lintas batas.

DK PBB mengadopsi sejumlah resolusi pada 1948 dan 1950-an tentang Kashmir, termasuk yang mengatakan bahwa plebisit harus diadakan untuk menentukan masa depan Kashmir.

Resolusi lain menyerukan kedua belah pihak menahan diri untuk tidak membuat pernyataan dan dari melakukan atau menyebabkan dilakukan atau mengizinkan tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi.

Sumber : Al Jazeera