Pakistan ke Afghanistan: Urusan bilateral, tak perlu libatkan AS

Pakistan menekankan agar setiap persoalan yang melibatkan pihaknya dengan Afghanistan diselesaikan secara bilateral tanpa melibatkan Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Pakistan pada Minggu (1/3), dengan mengacu pada sebuah bagian dari deklarasi bersama AS-Pakistan tentang upaya perdamaian.

Deklarasi tersebut diumumkan pada Sabtu (29/2) oleh Presiden Afghanistan Ashraf Gani, Menteri Pertahanan AS Mark Esper, dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg lewat sebuah upacara yang bertepatan dengan penandatanganan perjanjian antara Taliban dan AS.

"AS berkomitmen untuk memfasilitasi diskusi antara Afghanistan dan Pakistan untuk menyusun pengaturan demi memastikan keamanan kedua negara tidak terancam oleh tindakan dari wilayah pihak lain," demikian bunyi salah satu klausul dari deklarasi tersebut.

Dan Pakistan menolaknya.

"Mereka (Afghanistan) harusnya berbicara langsung ke Pakistan. AS berencana untuk menarik diri, sementara kami akan selalu bertetangga," kata Menlu Shah Mehmood Qureshi kepada Reuters.

"Jika saya memiliki masalah dengan Afghanistan, saya tidak akan meminta Washington untuk mengambil peran."

Pakistan dan Afghanistan telah berselisih selama bertahun-tahun. Kabul secara terbuka menyalahkan Pakistan karena menyembunyikan para pemimpin Taliban setelah mereka digulingkan dari kekuasaan pada 2001, dan memungkinkannya wilayahnya menjadi tempat perlindungan yang aman untuk melancarkan serangan terhadap pasukan internasional dan Afghanistan.

Islamabad membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan balik menyalahkan Afghanistan karena memberikan perlindungan kepada kelompok militan anti-Pakistan. Kabul pun membantah tuduhan itu.

"Anda tahu defisit kepercayaan ada dan Pakistan telah melakukan yang terbaik untuk menjembatani itu," kata Qureshi.

Menurut Qureshi, perjanjian AS-Taliban di Doha tidak akan pernah terwujud jika Pakistan tidak meyakinkan semua pihak bahwa tidak ada solusi militer atas konflik yang telah berlangsung selama 18 tahun di Afghanistan.

Perjanjian Doha diteken oleh utusan khusus AS Zalmay Khalilzad dan pemimpin Taliban Abdul Ghani Baradar.

Di bawah perjanjian itu, Washington berkomitmen untuk menarik penuh pasukannya dalam 14 bulan, dan bekerja dengan pasukan sekutu untuk melakukan hal yang sama. Namun, hal tersebut bergantung pada komitmen Taliban untuk menjaga janji meninggalkan kekerasan dan memutus hubungan dengan kelompok militan yang mengancam AS dan sekutunya.

Qureshi menyatakan bahwa Pakistan telah memfasilitasi perjanjian itu dengan membujuk Taliban dan AS untuk menemukan penyelesaian politik. Dia menambahkan bahwa membuat kedua pihak melihat hal itu tidak mudah.

"Kami meyakinkan Taliban untuk mengajukan delegasi otoritatif yang memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan apa yang mereka sepakati, dan itu tidak akan terjadi tanpa difasilitasi Pakistan," ujar Qureshi.

Baradar, yang menandatangani Perjanjian Doha atas nama Taliban, sempat ditahan di tahanan Pakistan selama delapan tahun setelah ditangkap dalam serangan bersama dengan pasukan AS pada 2010 di Kota Karachi.

Penangkapan itu dilakukan berbulan-bulan setelah AS menilai tidak ada tindakan dari Islamabad. Baradar tidak diserahkan ke Afghanistan atau AS dan dibebaskan pada 2018.

Setelah itu dia menjadi kepala tim negosiasi Taliban yang mengadakan pembicaraan dengan negosiator AS selama lebih dari setahun di Doha.

"Itu adalah demonstrasi lain dari fasilitasi," kata Qureshi. Dia menambahkan, "Anda membutuhkan seseorang yang menikmati kepercayaan diri ... untuk terlibat (dengan AS) yang akan membuat perundingan menjadi mungkin. Dia (Baradar) memainkan peran yang sangat positif."

Qureshi juga mengatakan Pakistan berperan dalam mendorong agar proses negosiasi dimulai kembali setelah Presiden AS Donald Trump sempat menghentikan perundingan pada September tahun lalu.

Pada Oktober 2019, sementara pembicaraan Doha dibatalkan, kepala perunding AS, perwakilan khusus Zalmay Khalilzad, dan delegasi politik Taliban mengadakan pembicaraan di Islamabad dalam sebuah pertemuan yang tidak diakui secara terbuka.

Sumber : Reuters