Pakistan rayakan kemerdekaan dalam suasana sedih

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Rabu (14/8), memperingatkan bahwa kebijakan India mencabut status khusus atas Negara Bagian Jammu dan Kashmir telah membahayakan perdamaian regional. 

Khan melontarkan pertanyaan tersebut tepat pada perayaan hari kemerdekaan Pakistan yang jatuh pada hari ini.

Usai mencabut status Kashmir lebih dari satu pekan lalu, India mengerahkan puluhan ribu pasukan tambahan, menempatkan jutaan warga Kashmir dalam blokade keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah itu untuk meredam aksi protes.

Belakangan, pembatasan dilaporkan telah berkurang di sejumlah wilayah.

"Hari Kemerdekaan adalah kesempatan untuk berbahagia, tetapi hari ini kita bersedih atas nasib saudara-saudara kita di Jammu dan Kashmir yang diduduki dan menjadi korban penindasan India," kata PM Khan. "Saya memastikan kepada saudara-saudara saya di Kashmir bahwa kita mendukung mereka."

Pada Rabu, Khan berangkat ke bagian Kashmir yang dikelola Pakistan atau yang dikenal sebagai Azad Kashmir, untuk mengekspresikan solidaritas terhadap warga yang tinggal di Kashmir yang dikelola India.

Pakistan, yang mengendalikan sebagian Kashmir dan juga mengklaim wilayah itu secara keseluruhan, telah mengusir Komisioner Tinggi India, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan jaringan transportasi sebagai respons kebijakan pencabutan status Negara Bagian Jammu dan Kashmir pada Senin (5/8).

Kedua negara tetangga ini memiliki senjata nuklir dan telah dua kali berperang atas Kashmir. Fakta tersebut menjadikan eskalasi ketegangan mereka mengkhawatirkan.

Pada Selasa, Pakistan meminta DK PBB untuk bertemu membahas langkah India mencabut status khusus Kashmir, dengan mempertimbangkan implikasinya yang berbahaya.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengklaim India telah meningkatkan ketegangan perbatasan sebagai upaya mereka untuk mengalihkan perhatian global dari tindakan keras terhadap Kashmir.

"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tapi India seharusnya tidak melakukan kesalahan dengan mengira bahwa kami menahan diri karena lemah," tulis Qureshi dalam suratnya kepada DK PBB. 

Pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir telah memutus hak wilayah itu untuk memiliki hukum sendiri dan memungkinkan orang yang bukan penduduk setempat membeli properti dan bermukim di sana.

Perdana Menteri Narendra Modi membela kebijakannya dengan mengatakan bahwa pencabutan status khusus akan membawa kemakmuran bagi wilayah itu dan juga mencegah kekerasan. Sebagai bagian dari blokade Kashmir, pihak berwenang India juga menahan ratusan pemimpin politik Kashmir.

Pembatasan keamanan di Kashmir sisi India diperkirakan akan tetap berlaku setidaknya sampai Kamis (15/8), ketika India merayakan hari kemerdekaannya.

Pakistan telah berjanji untuk merayakan hari kemerdekaan India sebagai 'Black Day', dengan bendera di bangunan-bangunan pemerintah dikibarkan setengah tiang untuk memprotes tindakan India atas Kashmir.

Sumber : VOA