Palestina ingin Indonesia hapus bea masuk 61 produk

Pada Selasa (23/7), Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun menyatakan bahwa pada Senin (22/7), dirinya beserta delegasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kamar Dagang Palestina mengadakan sejumlah pertemuan.

Mereka bertemu dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Kementerian Perdagangan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dubes Al Shun menyampaikan, kunjungan itu bertujuan untuk mendorong kondisi ekonomi Palestina, memperkenalkan produk-produk Palestina ke Indonesia dan bertukar pengetahuan mengenai keadaan pasar masing-masing negara.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, Palestina mengajukan permohonan untuk menghapus bea masuk dari 61 produk mereka.

Sebelumnya per 21 Februari 2019, Indonesia mengumumkan telah menghapus bea masuk terhadap dua komoditas asal Palestina yakni buah zaitun dan buah kurma.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perkembangan Perdagangan dari Kementerian Keuangan Palestina Jawad Almuty menyatakan bahwa detail 61 produk itu belum dapat diberitahu, tetapi termasuk industri furnitur dan produk sabun.

"Kami datang ke Indonesia untuk menggenjot hubungan perdagangan yang sudah terjalin sejak lama. Kami ingin memperkuat hubungan antara kedua negara sehingga dapat terlepas secara menyeluruh dari pengaruh-pengaruh Israel terhadap ekonomi nasional," tegasnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta, Selasa (23/7).

Dia menyampaikan bahwa total nilai perdagangan Palestina pada 2018 mencapai US$5 miliar tetapi kontribusi Indonesia terbilang masih sangat sedikit.

"Nilai perdagangan Palestina-Indonesia per 2018 itu hanya US$5 juta dan dari angka itu, ekspor Palestina hanya menyentuh US$500.000. Jadi, kami sangat berhadap sumbangsih Indonesia akan lebih banyak lagi ke depannya," lanjut Almuty.

Sementara itu, Kasubdit Afrika dan Timur Tengah Kementerian Perdagangan RI Mochamad Rizalu Akbar menuturkan bahwa pembicaraan terkait perdagangan dengan Palestina memang sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

"Ini memang sudah arah polugri Indonesia untuk mendukung secara politik, sekarang kami coba bantu di bidang ekonomi juga," ungkapnya.

Dukungan secara ekonomi, lanjutnya, sangat penting karena berkenaan dengan kesejahteraan hidup rakyat Palestina.

Ketua Komite Tetap Timur Tengah & Organisasi Kerja Sama Islam Kadin Indonesia Fachry Thaib menyampaikan bahwa meski perdagangan dengan Palestina terhambat akibat adanya konflik dengan Israel, Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kerja sama.

"Kalau bisa kami ingin nilai perdagangan naik dua kali lipat menjadi US$10 juta tapi itu pun masih terhitung kecil. Minimum kalau bisa sebenarnya US$100 juta pada tahun ini," ujarnya.

Menurut Fachry, nilai perdagangan antara Indonesia-Palestina terbilang kecil karena Indonesia hanya mengekspor komoditas bernilai rendah seperti rempah-rempah, furnitur, obat-obatan, kopi dan makanan ringan. Selain itu, kata dia, komoditas Palestina di Indonesia pun kurang dipromosikan dan belum mendapat sorotan pemerintah.

"Mungkin ke depannya Indonesia bisa ekspor mobil-mobil yang dirakit di dalam negeri. Selain itu, perdagangan di bidang elektronik juga bisa dilihat prospeknya," lanjutnya.

Almuty berharap hubungan perdagangan yang baik dengan Indonesia dapat menjadikan ekonomi Palestina mandiri dan tumbuh secara sehat.

Dia menambahkan, Indonesia yang sejak dulu vokal membela kemerdekaan Palestina, kini dapat mendukung negara itu bersaing di dunia perdagangan internasional.

"Prioritas Palestina kini ingin terlepas dari Israel dan ingin mandiri secara ekonomi. Kami yakin Indonesia dapat membantu kami dalam upaya perjuangan ini," kata dia.