Palestina kecam normalisasi hubungan Sudan-Israel

Israel menyambut era baru dalam hubungannya dengan negara Arab pada Jumat (23/10), setelah pengumuman untuk menormalkan hubungan dengan Sudan.

Namun Palestina menanggapi kesepakatan tersebut sebagai "tikaman" baru dan sebuah tanda pengkhianatan.

"Ini adalah era baru, era perdamaian sejati. Perdamaian ini juga akan berkembang dengan negara-negara Arab lainnya," tutur Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Bulan lalu, Israel juga telah menormalkan hubungan dengan negara Arab lainnya yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

"Di Khartoum, ibu kota Sudan, tiga prinsip dari Liga Arab diadposi pada 1967, yakni tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan atas Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel," lanjut Netanyahu. "Namun, hari ini Khartoum menyatakan mereka hendak berdamai dengan Israel, mengakui Israel, dan menormalkan hubungan dengan Israel," kata dia lagi.

Merespons kabar mengenai kesepakatan tersebut, Palestina mengatakan negara-negara Arab telah membatalkan tujuan perdamaian, dengan meninggalkan tuntutan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk Palestina sebelum dapat menerima pengakuan internasional.

"Kepresidenan Palestina menekankan kecamannya dan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, yang menduduki tanah Palestina," tutur sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Anggota senior dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Wasel Abu Youssef menyebut, langkah Sudan sebagai tikaman dari belakang dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. 

Sebelum perkembangan terbaru, Mesir dan Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang memiliki hubungan dengan Tel Aviv. Mesir melakukannya pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Pada 15 September, Bahrain dan UEA setuju untuk menjalin hubungan diplomatik, budaya, dan komersial penuh dengan Israel setelah menandatangani perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat.

Kesepakatan tersebut telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan kesepakatan tersebut mengabaikan hak-hak mereka dan tidak mengindahkan kepentingan Palestina.

Sumber: Reuters dan Anadolu Agency