Palestina menginginkan proses kolektif untuk capai perdamaian

Pejabat Palestina yang menghadiri konferensi dua hari tentang status Yerusalem memperingatkan bahwa perdamaian dengan Israel tidak akan mungkin terwujud tanpa menyelesaikan perselisihan tentang kota suci bagi tiga agama itu. Palestina dan Israel sama-sama menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel diyakini akan memiliki konsekuensi politik, hukum dan sosial ekonomi yang signifikan.

Riyad Mansour, utusan tetap Palestina untuk PBB di New York, memperingatkan bahwa kebijakan Trump tersebut akan mengancam prospek solusi damai.

Mansour menekankan, pemerintah AS telah kehilangan seluruh kredibilitasnya dengan menghadiahkan Yerusalem kepada Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana.

"Kami menghadapi gempa bumi (pengakuan Yerusalem oleh AS) ini dengan mengatakan bahwa mereka mendiskualifikasi diri sebagai perantara yang jujur ​​antara kami dan Israel," kata Mansour. "Dan, presiden kami sudah datang ke Dewan Keamanan dan mengatakan AS tidak lagi memegang kendali proses (perdamaian) ini atau bertindak sebagai mediator. Kami menginginkan proses kolektif."

Mansour mengatakan Palestina menyerukan konferensi internasional yang terdiri dari P5 dan anggota Dewan Keamanan lainnya, serta negara-negara lain untuk meningkatkan peluang mencapai konsensus global mengenai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel.

P5 mengacu pada lima anggota tetap DK PBB, yaitu AS, China, Prancis, Rusia dan Inggris.

Diplomat Palestina itu sekali lagi menegaskan sikap negaranya dalam menolak proposal perdamaian bernilai US$50 miliar yang ditawarkan AS untuk merevitalisasi perekonomian Palestina.

Mansour menegaskan bahwa proses penyelesaian persoalan rumit antara Palestina dan Israel tidak dapat dilakukan melalui pintu ekonomi, melainkan politik. (Voice of America)