Parlemen Eropa kutuk keras penindasan China terhadap Uighur

Pada Kamis (19/12), Parlemen Eropa meloloskan resolusi yang mengutuk penindasan China terhadap muslim Uighur. Mereka menyerukan pemerintah China untuk segera menutup kamp pendidikan ulang di Xinjiang.

"Parlemen Eropa sangat mengutuk pengiriman ratusan ribu warga Uighur dan etnis Kazakh ke kamp pendidikan ulang politik," demikian pernyataan Parlemen Eropa seperti dikutip pada Jumat (20/12).

Parlemen Eropa juga mendesak pemerintah China untuk segera mengakhiri praktik penahanan sewenang-wenang tanpa dakwaan, persidangan atau putusan bersalah atas pelanggaran pidana dan untuk segera serta tanpa syarat membebaskan semua orang yang ditahan, termasuk Ilham Tohti.

Tohti adalah ekonom dan aktivis Uighur yang tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup di China akibat dakwaan yang terkait dengan separatisme.

Dalam pernyataannya, Parlemen Eropa turut menyatakan, "Ada informasi yang solid bahwa warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di Provinsi Xinjiang menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan mengerikan dalam praktik keagamaan, dan pengawasan berbasis digital yang luas.

Anggota Parlemen Eropa menyerukan agar China memberi para jurnalis independen dan pengamat internasional akses ke Provinsi Xinjiang untuk melihat langsung situasi di lapangan.

Selain itu, Parlemen Eropa menyatakan keprihatinan mendalam tentang laporan bahwa warga Uighur di luar negeri mengalami intimidasi oleh otoritas China demi memaksa mereka kembali ke Xinjiang atau bungkam soal situasi di wilayah itu, kadang-kadang dengan menahan anggota keluarga mereka.

Pada akhirnya, Parlemen Eropa menekankan bahwa alat-alat yang digunakan sejauh ini oleh Uni Eropa belum mengarah pada kemajuan nyata dalam catatan HAM China, yang memburuk selama dekade terakhir.

"Sangat penting bagi Uni Eropa mengangkat isu pelanggaran HAM di China pada setiap dialog politik dan HAM dengan Tiongkok. Parlemen Eropa menyerukan Dewan Eropa untuk mengadopsi sanksi yang menargetkan dan membekukan aset, jika dianggap tepat dan efektif, terhadap pejabat China yang bertanggung jawab atas represi berat hak-hak dasar di Xinjiang.

Tekanan terhadap China meningkat belakangan setelah kebocoran dokumen pemerintah yang mengungkap detail tindakan keras terhadap warga Uighur dan muslim lainnya di Xinjiang. Sebelumnya, PBB dan lembaga pemantau HAM menyebutkan bahwa setidaknya 1 juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang di Xinjiang.

Namun, China bersikeras bahwa kamp-kamp interniran yang dimaksud komunitas internasional adalah pusat pelatihan kejuruan yang digunakan untuk memerangi ekstremisme berlatar agama.