Parlemen Inggris akan gelar pemungutan suara ketiga soal Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May akan melakukan upaya ketiganya untuk mendapatkan persetujuan atas draf Brexit miliknya melalui Parlemen.

Dia mengatakan kepada anggota parlemen, jika kesepakatannya gagal lagi untuk mendapatkan dukungan mereka, maka mungkin Brexit akan mengalami penundaan panjang.

Peringatan PM May datang menjelang pemungutan suara Parlemen pada Kamis (14/3) waktu setempat terkait apakah akan meminta izin Uni Eropa untuk menunda Brexit setelah tenggat yang ditetapkan sebelumnya, 29 Maret 2019.

Sebelumnya, pada Rabu (13/3), anggota parlemen melakukan pemungutan suara untuk menolak Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit.

Pemerintah Inggris mengatakan akan ada penundaan hingga 30 Juni 2019, jika anggota parlemen menyetujui draf Brexit PM May pada 20 Maret. Atau dapat juga ada perpanjangan waktu yang lebih lama, yang mengharuskan Inggris untuk ikut serta dalam pemilihan untuk Parlemen Eropa pada Mei.

Mau bagaimanapun, semua jenis perpanjangan waktu harus disetujui oleh Uni Eropa.

Partai Persatuan Demokrat (DUP), yang dua kali menolak draf Brexit PM May, mengatakan akan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah pada Kamis untuk mengupayakan solusi yang memungkinkan anggota parlemen mendukung PM dalam pemungutan suara selanjutnya.

Seorang juru bicara DUP mengatakan mereka ingin menemukan kesepakatan yang masuk akal untuk Inggris dan yang juga sesuai untuk Republik Irlandia.

Dalam sebuah malam dramatis pada Rabu, Dewan Rakyat memilih untuk menolak Brexit tanpa kesepakatan oleh 321 banding 278. Namun, pemungutan suara terkait no-deal itu bersifat tidak mengikat.

Di bawah UU saat ini, Inggris masih dapat bercerai secara no-deal pada 29 Maret, kecuali mereka berhasil menyepakati perpanjangan waktu dengan Uni Eropa.

Berbicara setelah hasil pemungutan suara diumumkan, PM May mengatakan, "Pilihan kita sama seperti sebelumnya."

"Inggris akan pergi secara no-deal kecuali ada sesuatu yang disetujui dengan Uni Eropa," lanjutnya.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan bahwa Parlemen sekarang harus mengambil alih proses Brexit, dan partainya akan berupaya untuk mencari solusi kompromi.

Tanggapan Uni Eropa 

Pada Kamis pagi, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mentwit bahwa dia akan meminta 27 negara anggota Uni Eropa untuk mempertimbangkan perpanjangan waktu yang panjang jika Inggris merasa perlu untuk memikirkan kembali strategi Brexit mereka.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2019

Koresponden BBC Eropa Kevin Connolly mengatakan bahwa sebelum menyetujui perpanjangan apa pun untuk Pasal 50, yang merupakan mekanisme hukum Brexit dengan tenggat 29 Maret, para pemimpin Uni Eropa ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Inggris dan bagaimana pemerintah akan memanfaatkan waktu itu.

Seorang Juru Bicara Komisi Eropa menegaskan bahwa hanya ada dua cara untuk meninggalkan Uni Eropa yakni dengan kesepakatan atau secara no-deal, dan Uni Eropa sudah siap untuk menjalani kedua pilihan itu.

"Menyampingkan no-deal tidak cukup, mereka harus menyetujui sebuah kesepakatan," kata dia.

Krisis belum akan berakhir

Apa pun keputusan Parlemen pada Kamis, itu tidak akan mengakhiri krisis Brexit. 

Baik anggota Parlemen dan publik tetap terpecah antara pendukung cerai penuh dari Uni Eropa dan mereka yang memilih melanjutkan hubungan dekat melalui perjanjian perdagangan pasca-Brexit.

Beberapa anggota parlemen ingin PM May memberikan mereka pertimbangan berbagai bentuk Brexit.

Berbagai bentuk itu berkisar dari proposal oleh pro-Eropa untuk mengadopsi hubungan dekat dengan Uni Eropa setelah Brexit hingga rencana Brexiteer untuk menunda Brexit sehingga negara dapat mematangkan rencana no-deal dengan lebih baik.

Juru kampanye anti-Brexit belum meninggalkan upaya mereka yang menginginkan adanya referendum baru. Pemerintah sendiri menentang gagasan itu dan saat ini opsi itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas di Parlemen. (BBC dan NBC)