Parlemen Inggris ambil alih Brexit

Hasil pemungutan suara pada Senin (25/3) menyatakan bahwa untuk sementara Parlemen Inggris akan mengambil alih proses Brexit dari Perdana Menteri Theresa May.

PM May mendapat pukulan baru karena pemerintah dikalahkan dengan suara 329 dibanding 302 dalam pemungutan suara yang mengizinkan parlemen mengambil alih proses Brexit untuk satu hari. 

Parlemen akan menentukan sejumlah alternatif untuk draf Brexit PM May melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Dalam pemungutan suara besok, para anggota parlemen dapat memilih tujuh opsi yang berbeda. Sejumlah opsi tersebut termasuk referendum kedua, Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit), dan kesepakatan gaya Norwegia dengan kemitraan ekonomi yang erat dengan Uni Eropa.

Tiga menteri langsung mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih Brexit. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Alistair Burt, Menteri Kesehatan Steve Brine, dan Menteri Bisnis Richard Harrington yang mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

This evening I wrote to the PM to offer her my resignation pic.twitter.com/Z0QU5lbeJ1 — Richard Harrington (@Richard4Watford) March 25, 2019

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang menentang untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.

Amendemen yang menyerahkan Brexit ke tangan parlemen diajukan oleh sesama anggota parlemen dari Partai Konservatif, Oliver Letwin. Fakta itu akan sulit untuk diabaikan oleh PM May.

Dalam kesempatan yang sama, parlemen menolak amendemen lain yang menginginkan agar pemerintah mengadakan pemungutan suara terkait no-deal Brexit jika tenggat Inggris cerai dari Uni Eropa tinggal seminggu lagi dan belum ada kesepakatan yang disetujui.

Berbicara setelah pemungutan suara pada Senin, Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn memberi selamat kepada parlemen karena berhasil mengambil kendali proses Brexit.

"Pendekatan pemerintah telah gagal total dan kini parlemen harus menemukan solusi," kata Corbyn.

May, yang masih berharap untuk meloloskan draf Brexit miliknya, mengatakan kepada parlemen pada Senin pagi bahwa drafnya tidak mendapat dukungan yang cukup untuk dibawa kembali untuk pemungutan suara ketiga.

PM juga mengatakan dia tidak dapat memaksa pemerintahannya untuk mengikuti hasil pemungutan suara parlemen pada Rabu.

"Tapi saya berkomitmen untuk terlibat secara konstruktif dalam proses ini," lanjutnya.

Menteri Kabinet David Lidington menyatakan bahwa pemerintah telah menghormati dan mengikuti keinginan parlemen, seperti menyampingkan no-deal Brexit dan mendukung penundaan tenggat Brexit.

Lidington berharap anggota parlemen akan memberikan kesempatan lagi untuk menggelar pemungutan suara bagi draf Brexit PM May pada akhir pekan ini.

Pada Senin, Partai Persatuan Demokrat (DUP), yang menopang pemerintahan minoritas May, kembali menegaskan bahwa mereka menentang untuk meloloskan draf Brexit miliknya.

Dalam upaya untuk mendapat dukungan para Brexiteers, May memperingatkan bahwa setiap opsi Brexit yang bukan hasil negosiasinya dengan Uni Eropa akan menghasilkan "Slow Brexit".

"Slow Brexit, yang menunda tenggat hengkangnya Inggris dari Uni Eropa melampaui 22 Mei, akan memaksa warga Inggris untuk ikut serta dalam pemilihan Parlemen Eropa," jelas May. "Itu menyerahkan kendali atas perbatasan, hukum, uang, atau perdagangan kami. Itu bukan jenis Brexit yang akan menyatukan rakyat Inggris," jelas May.

Inggris dijadwalkan untuk hengkang dari Uni Eropa pada 12 April jika draf Brexit May tidak lolos dan pemerintah Inggris gagal membawa proposal baru untuk memecah kebuntuan.

Pada Senin, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk skenario no-deal yang kini terlihat semakin mungkin terjadi.

Sumber : CNN