Pascaprotes di Capitol, Demokrat serukan pemakzulan Trump

Sejumlah politikus Partai Demokrat mendorong pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyusul terjadinya kerusuhan di Washington pada Rabu (6/1).

Dorongan dari beberapa anggota paling liberal di Partai Demokrat muncul ketika kekacauan menyelimuti ibu kota negara dua minggu sebelum Trump dipaksa meninggalkan jabatannya ketika Presiden terpilih AS, Joe Biden, dilantik secara resmi.

Namun, sangat tidak mungkin Kongres mengumpulkan cukup dukungan untuk menggulingkan Trump dari jabatannya karena upaya itu membutuhkan dukungan dari Partai Republik. Sementara itu, Gedung Putih enggan mengomentari tentang dorongan tersebut.

Perwakilan Demokrat, Ayanna Pressley dari Massachusetts dan Ilhan Omar dari Minnesota mengatakan, mereka mendukung pemakzulan.

"Donald J. Trump menghasut kekerasan ini dan bertanggung jawab langsung atas percobaan kudeta ini," tulis Pressley di Twitter.

Pressley menambahkan, Trump harus segera dicopot dari jabatannya.

"Saya sedang menyusun pasal-pasal terkait pemakzulan. Donald J. Trump harus dimakzulkan oleh DPR dan dicopot dari jabatannya oleh senat," tulis Omar dalam pernyataannya.

Belum diketahui pasti apakah wacana pemakzulan akan mendapatkan dukungan dari sebagian besar Demokrat, apalagi hampir pasti tidak cukup waktu untuk menggulingkan Trump dengan cara itu.

Jika Demokrat memakzulkan Trump setelah meninggalkan jabatannya dan dinyatakan bersalah di senat, dia tidak akan diizinkan untuk menjabat lagi sebagai Presiden AS di masa mendatang.

Ketua DPR, Nancy Pelosi, yang dievakuasi dari Capitol ketika massa pro Trump menyerbu gedung, tidak segera memberikan komentar.

Sejumlah anggota Demokrat di DPR lainnya sekarang sedang mengupayakan cara lain untuk mempercepatnya saat Trump secara konstitusional diberi mandat meninggalkan jabatannya.

Perwakilan Demokrat dari California, Ted Lieu, dan David Cicilline dari Rhode Island tengah menyusun surat kepada Wakil Presiden, Mike Pence. Mereka menuntut dia Amandemen ke-25 Konstitusi untuk menggulingkan Trump.

Di bawah amandemen itu, wakil presiden dan mayoritas kabinet dapat menyatakan presiden tidak lagi dapat menjabat.

Namun, jika presiden menentang deklarasi tersebut, dibutuhkan dua pertiga dari DPR dan senat untuk menyingkirkannya.

Sementara itu, Kantor Pence tidak segera memberikan komentar atas draf surat tersebut.

Seorang Demokrat lainnya, Katherine Clark dari Massachusetts, mengatakan, Trump harus dicopot dari jabatannya dan dicegah agar tidak lebih membahayakan negara dan rakyat.

Sementara itu, sejumlah anggota Partai Republik yang terpilih juga menyerukan Trump dicopot dari jabatannya.

Phil Scott dari Vermont, seorang Republikan, menulis di Twitter, tatanan demokrasi dan prinsip-prinsip AS sedang diserang Trump.

"Presiden Trump harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya oleh kabinetnya atau oleh Kongres," ujar Scott.

Trump dimakzulkan DPR tahun lalu atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaannya dengan mendesak Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, membuka penyelidikan terhadap Biden dan keluarganya.

Namun, pemakzulan itu digagalkan senat, yang mayoritas dipegang Republikan. (CNBC)