Pasukan militer menangkap tokoh sipil senior di Sudan
Sudan berada di ujung tanduk sejak rencana kudeta yang gagal bulan lalu menimbulkan tuduhan pahit antara kelompok militer dan sipil.
Pasukan militer di Sudan telah menangkap beberapa anggota kepemimpinan sipil Sudan sebelum fajar pada Senin (25/10). Militer juga menetapkan Perdana Menteri Abdallah Hamdok di bawah tahanan rumah, menurut Al-Hadath TV.
Al-Hadath mengatakan Hamdok telah ditetapkan di bawah tahanan rumah, dan pasukan militer yang tidak dikenal menangkap empat menteri kabinet, satu anggota sipil dari Dewan Berdaulat yang berkuasa, dan beberapa gubernur negara bagain dan kepala partai politik.
Menteri yang ditahan termasuk Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, dan penasihat media untuk perdana menteri, Faisal Mohammed Saled. Nama lain yang disebutkan adalah juru bicara dewan kedaulatan Sudan, Mohammed al-Fiky Suliman, dan gubernur ibu kota Sudan Khartoum, Ayman Khalid.
Kantor berita Associated Press mengatakan para pejabat Sudan yang berbicara dengan syarat anonym membenarkan penangkapan tersebut.
Asosiasi Profesional Sudan, kelompok politik pro-demokrasi utama negara itu, menyebut langkah militer pada Senin sebagai kudeta militer dan meminta masyarakat untuk turun ke jalan.
Al Hadath mengatakan Abel Fattah al-Burhan, kepala dewan kedaulatan Sudan, diperkirakan akan membuat pernyataan tentang perkembangan terakhir, Senin.
Akses telekomunikasi telah dibatasi di negara itu sehingga sulit untuk mendapatkan informasi. Menurut laporan, militer juga telah memblokir semua jalan dan jembatan yang menuju ke kota Khartoum.
Sudan berada di ujung tanduk sejak rencana kudeta yang gagal bulan lalu menimbulkan tuduhan pahit antara kelompok militer dan sipil yang dimaksudkan untuk bebagi kekuasaan menyusul penggulingan pemimpin lama negara itu, Omar al-Bashir.
Al-Bashir digulingkan setelah berbulan-bulan protes jalanan pada 2019 lalu, dan transisi politik disepakati setelah pemecatannya dimaksudkan untuk memimpin pemilihan pada akhir 2023.
Pekan lalu, beberapa menteri kabinet ambil bagian dalam protes besar di beberapa bagian Khartoum dan kota-kota lain menentang prospek kekuasaan militer.
Kepala militer Dewan Berdaulat sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk transisi.(Aljazeera/Reuters)