PBB: 6 jenderal Myanmar terlibat genosida etnis Rohingya

Militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan berkelompok terhadap warga muslim Rohingya dengan "niat genosida", dan panglima tertinggi serta lima jenderal harus dituntut atas kejahatan paling berat di bawah hukum internasional. Hal tersebut disampaikan oleh tim penyelidik PBB.

Laporan ini merupakan kali pertama PBB secara eksplisit menyerukan agar pejabat Myanmar menghadapi tuduhan genosida atas tindakan mereka melawan Rohingya. Dan laporan ini dinilai akan memperdalam isolasi terhadap negara tersebut.

Para penyelidik mendesak Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, menargetkan pejabatnya dengan sanksi, dan mendirikan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.

Laporan tersebut berimbas pada kebijakan raksasa media sosial, Facebook, dalam menangani ujaran kebencian di Myanmar. Platform itu memiliki kehadiran langsung yang terbatas di Myanmar, namun mereka mempunyai pengaruh besar.

Tim penyelidik PBB mengkritik tajam Facebook, yang telah menjadi jaringan media sosial dominan di Myanmar meski tidak memiliki karyawan di sana, karena membiarkan platform mereka digunakan untuk menghasut kekerasan dan kebencian.

Merespons laporan tersebut, pada Senin (27/8), Facebook mengumumkan pemblokiran terhadap 20 pejabat dan organisasi Myanmar yang menurut panel PBB "melakukan atau memungkinkan pelanggaran HAM yang serius".

Dalam pernyataannya kemarin, Facebook pun menjelaskan telah menghapus 18 akun Facebook, satu akun Instagram dan 52 halaman Facebook.

"Kekerasan etnis di Myanmar benar-benar mengerikan. Pada awal bulan ini, kami membagikan pembaruan tentang langkah-langkah yang kami ambil untuk mencegah penyebaran kebencian dan informasi yang salah di Facebook. Meskipun kami terlalu lambat untuk bertindak, kami sekarang membuat kemajuan - dengan teknologi yang lebih baik untuk mengidentifikasi perkataan yang mendorong kebencian, alat pelaporan yang ditingkatkan, dan lebih banyak orang untuk meninjau konten."

Tim penyelidik PBB menyalahkan pemimpin de facto Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi karena gagal menggunakan "otoritas moralnya" untuk melindungi warga sipil. Pemerintahan Suu Kyi "berkontribusi memberikan kuasa atas kejahatan kejam" dengan membiarkan ujaran kebencian berkembang, menghancurkan dokumen dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

"Temuan kami menyedihkan," ujar ketua panel Marzuki Darusman dalam sebuah konferensi pers pada Senin (27/8). "Kami percaya bahwa membangun fakta adalah batu loncatan pertama menuju perubahan."

Marzuki mendesak panglima tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing mengundurkan diri untuk menjalani penyelidikan.

Sejauh ini, Myanmar belum merespons terkait laporan tersebut.

'Tidak proporsional'

Setahun lalu, pasukan pemerintah Myanmar memimpin  tindakan brutal di negara bagian Rakhine untuk merespons serangan kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ke 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer. Tindakan tersebut membuat sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dan kini sebagian besar mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.

Laporan PBB menyebutkan, tindakan militer "terlalu tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya".

Amerika Serikat (AS), yang tengah mempersiapkan laporan sendiri mengenai tindakan anti-Rohingya melihat temuan-temuan PBB menambah semakin banyak bukti "pelanggaran HAM yang luas" oleh militer Myanmar, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS. Namun, setelah "peninjauan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang tersedia dan analisis hukum yang relevan", pemerintah AS hanya akan memutuskan apakah akan menyebutnya genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemerintah Suu Kyi telah menolak sebagian besar tuduhan kekejaman yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga Myanmar. Mereka telah membangun pusat-pusat transit bagi para pengungsi Rohingya untuk kembali, namun badan-badan bantuan AS mengatakan belum aman bagi mereka untuk menginjakkan kaki di Myanmar.

Ada pun, Uni Eropa menyatakan akan menggelar pertemuan pekan ini dengan panel PBB dan membahas langkah-langkah lebih lanjut.

Washington, bulan ini menjatuhkan sanksi terhadap empat komandan militer dan polisi serta dua unit tentara, namun pemimpin militer Myanmar terhindar dari 'hukuman' apapun. Sanksi baru sedang dipertimbangkan untuk setengah lusin lainnya, kata pejabat AS. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri menolak untuk menentukan "alat tambahan" apa yang akan digunakan AS.

PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Sebutan seperti itu jarang, tetapi telah digunakan di negara-negara termasuk Bosnia, Rwanda, dan Sudan.

Panel PBB, yang dibentuk tahun lalu, telah mewawancarai 875 korban dan saksi di Bangladesh dan negara-negara lain, dan menganalisis dokumen, video, foto, dan citra satelit.

Dekade stigmatisasi yang disponsori negara terhadap Rohingya telah menghasilkan "penindasan yang dilembagakan sejak lahir sampai mati", ungkap laporan mereka.

Warga Rohingya, yang menganggap diri mereka sebagai penduduk asli Rakhine, Myanmar, secara luas dianggap sebagai imigran ilegal oleh mayoritas Buddha di negara itu dan ditolak kewarganegaraannya.

Sumber: Reuters