PBB ingin militer Myanmar diseret ke meja hijau

Pakar hak asasi manusia (HAM) dan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Yanghee Lee menyebut militer Myanmar sudah melakukan genosida atau pembersihan etnik terhadap warga Myanmar. Dia pun menuntut Pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab dan diperiksa karena melakukan pelanggaran HAM serius.

Sebanyak 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh, sejak militer Myanmar melancarkan serangan dan pembunuhan massal enam bulan lalu. Banyak saksi menyatakan, militer Myanmar menyiksa lelaki dan memperkosa perempuan Rohingya. Tindakan itu dilakukan sebagai aksi sistemik untuk mengusir warga Rohingya.

Istilah pemerkosaan dan pembunuhan, menurut utusan khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, saja belum cukup. “Saya yakin kalau kejahatan yang dilakukan Myanmar adalah genosida. Saya menyerukan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Myanmar,” katanya di depan Dewan HAM PBB, di Jenewa, dilansir Channel News Asia, Selasa (13/3).

Akademisi asal Korea Selatan itu juga menguraikan laporan kredibel tentang pembunuhan dengan cara dibakar hidup-hidup. “Sedikitnya 6.700 orang, termasuk 730 anak-anak di bawah lima tahun dibunuh dalam satu bulan pertama sejak kerusuhan itu meledak,” tuturnya.

Lee mendukung usulan Ketua Dewan HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein yang menyerukan gugus tugas internasional untuk menyiapkan dakwaan pada Myanmar. “Mereka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang memberikan perintah dan melaksanakan pelanggaran,” kata Lee.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menjadi target kecaman dunia internasional. Peraih Novel Perdamaian itu dianggap gagal memimpin Myanmar dan melindungi etnis minoritas. Namun, di Myanmar, Suu Kyi masih dianggap sebagai pahlawan. Apalagi, sebagian besar penduduk Myanmar tetap tidak menganggap Rohingya sebagai bagian penduduk negara itu.

Perampasan lahan untuk basis militer

Di sisi lain, perampasan lahan di negara bagian Rakhine di Myanmar diikuti dengan pembangunan wilayah militer oleh otoritas setempat. Basis pasukan keamanan dibentuk, setelah meratakan lahan perkampungan warga dengan bulldozer dan pembakaran membabi buta. Bahkan, pepohonan dan vegetasi yang ada di sekitarnya juga dihancurkan sehingga membuat wilayah tersebut susah dikenali lagi. Hal ini memunculkan kekhawatiran, otoritas Myanmar sedang mencoba menghilangkan bukti kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya yang dapat mempersulit investigasi di masa mendatang.

Laju pembangunan konstruksi sangat memprihatinkan. Citra satelit menunjukkan, dalam beberapa bulan terakhir, markas-markas militer baru dibangun di atas tanah milik Rohingya. Perkampungan dan wilayah hutan di sekitar perkampungan Rohingya dibabat untuk mendukung pembangunan.

Laporan investigasi Amnesty International bertajuk "Remaking Rakhine State" tertulis, bagaimana pembangunan proyek konstruksi meningkat di wilayah perkampungan Rohingya. Terutama usai upaya pelarian diri ratusan ribu warga Rohingya akibat praktik pembersihan etnis yang dilakukan pihak militer tahun lalu. Jalan dan bangunan didirikan di perkampungan Rohingya membuat para pengungsi makin sulit untuk kembali ke rumah mereka lagi.

"Apa yang kami lihat di negara bagian Rakhine adalah praktik perampasan tanah oleh militer dalam skala yang sangat besar. Markas militer yang sedang dibangun justru dijadikan tempat tinggal bagi pasukan keamanan yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap komunitas Rohingya," ungkap Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty International, Tirana Hassan.

Dalam rilis tersebut diuraikan, upaya okupasi militer membuat kelompok Rohingya putus harapan. Kandasnya harapan mereka disertai dengan trauma mendalam akibat pembunuhan dan kekerasan seksual perempuan, laki-laki, dan anak-anak Rohingya.