PBB menuduh Taliban melakukan pelecehan terhadap stafnya

Penerbangan komersial internasional pertama di bawah pemerintahan sementara Taliban berangkat dari Kabul pada Kamis (9/9) dan membawa lebih dari 100 WNA.

Sekitar 113 orang berada dalam penerbangan dari Kabul ke Doha yang dioperasikan oleh Qatar Airways. Penumpang dalam penerbangan termasuk warga negara AS, Kanada, Ukraina, Jerman, dan Inggris.

Penerbangan itu menandai langkah penting dalam upaya Taliban untuk menciptakan negara yang berfungsi setelah mereka merebut kekuasaan bulan lalu. Namun di sisi lain, ada laporan yang berkembang mengenai kekerasan terhadap perempuan, orang asing, dan jurnalis di tangan kelompok islamis.

Perwakilan PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa organisasi nonpemerintah yang mendukung perempuan menjadi sasaran, selain itu kebebasan perempuan telah dibatasi dan staf PBB di Afghanistan dilecehkan dan diintimidasi.

"PBB tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting bagi rakyat Afghanistan-jika personelnya menjadi sasaran intimidasi, ketakutan akan nyawa mereka, dan tidak dapat bergerak dengan bebas," kata Lyons kepada Dewan Keamanan.

Sebuah dokumen keamanan internal PBB menggambarkan lusinan insiden termasuk ancaman terselubung, penjarahan kantor-kantor PBB, dan penganiayaan fisik terhadap staf yang dilakukan sejak 10 Agustus.
Pelecehan staf PBB terjadi saat negara itu dalam bahaya kehancuran total ekonomi dan tatanan sosial tanpa adanya suntikan uang.

Seorang editor surat kabar mengatakan dua wartawannya dipukuli dalam tahanan polisi minggu ini setelah meliput proter perempuan di Kabul. Mereka ditahan oleh pasukan Taliban.

PBB memperingatkan pembekuan sekitar US$10 miliar aset Afghanistan di luar negeri, untuk menjauhkannya dari tangan Taliban, akan menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah dan akan mendorong jutaan orang Afghanistan ke dalam kemiskinan dan kelaparan.

"Ekonomi harus dibiarkan bernapas selama beberapa bulan lagi, memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia, gender dan kontraterorisme," kata Lyons kepada Dewan Keamanan.

Lyons juga mengatakan adanya peningkatan laporan mengenai Taliban yang memberlakukan pembatasan pada wanita, serupa dengan yang mereka lakukan ketika memerintah pada 1996 sampai 2001. Namun, para pemimpin berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah atau hukum Islam. 

Sumber : Reuters