PBB: Panen Korea Utara terendah dalam satu dekade

PBB pada Rabu (6/3), melaporkan bahwa produksi pangan Korea Utara tahun lalu turun ke level terendah dalam lebih dari satu dekade.

Selama beberapa dekade terakhir, Korea Utara telah bergulat dengan kekurangan pangan kronis dalam menghadapi sistem jatah negara yang tidak berfungsi dan sanksi internasional yang diberlakukan atas program nuklir dan misilnya.

Tahun lalu, Pyongyang menyerukan pertempuran habis-habisan melawan gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan misinya di PBB di New York bulan lalu telah memperingatkan soal krisis pangan.

PBB menerangkan, gelombang panas yang berkepanjangan, bersama dengan topan dan banjir telah berdampak pada panen, yang membukukan penurunan 9% dari 2017 ke level terendah dalam lebih dari satu dekade.

Margareta Wahlstrom, Presiden Palang Merah Swedia, pasca-lawatannya ke Korea Utara pada akhir tahun lalu mengatakan bahwa panen jagung turun lebih dari 30% dari tingkat rata-rata di beberapa daerah dan harga beras kemungkinan akan naik tahun ini.

Koordinator Penduduk PBB Tapan Mishra menilai kondisi itu menghasilkan kesenjangan pangan yang signifikan, menyisakan 3,8 juta atau 6,6% dari 25 juta populasinya, sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan senilai US$120 juta.

PBB telah berjuang untuk mengumpulkan donor di balik program-program Korea Utara, dan mengatakan "Needs and Priorities Plan" 2018 bagi negara yang terisolasi itu hanya didanai 24%.

Mishra mengutip sanksi internasional sebagai tantangan besar yang menyebabkan keterlambatan pengiriman bantuan dan memaksa kelompok-kelompok lain untuk mengurangi operasi mereka di Korea Utara.

"Tanpa pendanaan yang memadai tahun ini, satu-satunya pilihan yang tersisa untuk sejumlah lembaga adalah menutup proyek yang menjadi garis hidup bagi jutaan orang," sebut Mishra lewat sebuah pernyataan.

Sanksi PBB atas Korea Utara mengecualikan kegiatan kemanusiaan. Tetapi, bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara hampir terhenti tahun lalu karena interpretasi ketat atas larangan transaksi perbankan dan pengiriman dengan Pyongyang, serta larangan perjalanan bagi warga AS.

Agustus lalu, PBB mengadopsi proposal AS untuk merampingkan persetujuan untuk pengiriman bantuan. Setelah bertemu dengan kelompok-kelompok pemberi bantuan pada Januari, Kementerian Luar Negeri AS berjanji untuk memfasilitasi operasi mereka, tetapi belum ada tanda-tanda perbaikan yang jelas.

Prosedur yang kompleks terus memperlambat pengiriman bantuan makanan, peralatan medis, dan berbagai pasokan lainnya.

"Kami ingin melihat perlindungan kemanusiaan yang lebih kuat dan terkodifikasi yang tertulis dalam peraturan yang ada dibanding setiap pengiriman bantuan dan delegasi kemanusiaan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus," kata Daniel Jasper dari American Friends Service Committee, yang telah menjalankan proyek pertanian di Korea Utara selama 20 tahun.

Peraturan saat ini membatasi pengiriman menjadi dua kali dalam satu tahun dan dinilai tidak praktis mengingat program kesehatan memerlukan dukungan sepanjang waktu.

"Sementara konsekuensi yang tidak diinginkan dari sanksi tetap ada, penundaan ini memiliki dampak nyata pada bantuan yang kami dapat berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya," kata Mishra.

Sumber : Reuters