sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PBB: Pelanggaran HAM di Myanmar disokong sektor bisnis

Misi Pencari Fakta PBB merilis laporan detail terkait dukungan yang didapat militer Myanmar dari sektor bisnis lokal dan internasional.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 05 Agst 2019 17:23 WIB
PBB: Pelanggaran HAM di Myanmar disokong sektor bisnis
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Pada Senin (5/8), Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar merilis laporan yang menyatakan bahwa militer Myanmar (Tatmadaw) mendapat dukungan finansial dari sektor bisnis lokal dan internasional. Dukungan finansial itu digunakan untuk meneruskan tindakan pelanggaran HAM di negara tersebut.

Salah satu anggota misi PBB, pengacara HAM internasional Christopher Sidoti, menyatakan bahwa sebelumnya pada September 2018 pihaknya telah mengeluarkan laporan yang mengidentifikasi dominasi Tatmadaw dalam ekonomi dan politik Myanmar.

"Kami tidak bisa melihat prospek perbaikan kondisi HAM di Myanmar tanpa ada transformasi fundamental atas cengkeraman Tatmadaw pada politik dan ekonomi negara itu. Karenanya, rekomendasi dari temuan tahun lalu adalah memutus hubungan ekonomi dengan militer Myanmar," tutur Sidoti dalam konferensi pers di Menara Thamrin, Jakarta, pada Senin.

Sidoti menyampaikan bahwa laporan teranyar pihaknya memberikan detail untuk mengimplementasikan rekomendasi dari laporan tahun lalu. 

Temuan terbaru yang didasarkan pada penyelidikan selama enam bulan terakhir, mengidentifikasi dua perusahaan dalam negeri, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC), dimiliki oleh dua petinggi Tatmadaw. Mereka adalah Jenderal Min Aung Hlaing dan wakilnya, Soe Win. 

Misi PBB sudah pernah menyerukan agar kedua petinggi Tatmadaw tersebut diinvestigasi atas dugaan melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

"Laporan kami mencantumkan terdapat 120 perusahaan yang beroperasi di bawah MEHL dan MEC. Selain itu, ada 27 bisnis yang berafiliasi dengan kedua perusahaan tersebut. Secara total, ada 150 perusahaan yang menjadi bagian dari kerajaan ekonomi militer Myanmar," ungkap Sidoti.

Misi PBB mengidentifikasi pula adanya 15 perusahaan asing yang melakukan joint venture dengan MEHL dan MEC. Sementara itu, 44 perusahaan asing memiliki ikatan komersial dengan militer Myanmar.

Sponsored

Empat belas perusahaan asing, di mana 12 di antaranya merupakan perusahaan negara milik China, Korea Utara, India, Israel, Filipina, Rusia dan Ukraina, terlibat dalam perdagangan senjata dengan Tatmadaw sejak 2016. Mereka menyuplai pesawat tempur, kendaraan tempur baja, kapal perang, peluncur rudal dan rudal ke Myanmar.

"Perdagangan senjata tersebut memungkinkan militer Myanmar untuk terus melakukan pelanggaran HAM," jelasnya.

Salah satu temuan terbesar dalam laporan terbaru setebal 111 halaman, menurut Sidoti, adalah bagaimana militer secara aktif meminta sumbangan dari sejumlah korporasi untuk mendukung upaya pelanggaran HAM di Rakhine State.

Laporan itu menyatakan, sebanyak 45 perusahaan dan organisasi di Myanmar mendonasikan dana sebesar US$10 juta kepada Tatmadaw pada September 2017, sebulan sebelum operasi militer terjadi di Rakhine State. 

Sidoti mengatakan bahwa dalam operasi militer itu tentara membunuh ribuan warga Rohingya, memerkosa wanita dan membakar desa-desa etnis minoritas di Rakhine State.

"Pada September 2017, Tatmadaw mengadakan tiga acara penggalangan dana terpisah di mana mereka mempromosikan operasi penumpasan yang akan dilakukan oleh militer dan rencana pembangunan tembok baja untuk mencegah para warga Rohingya kembali ke Myanmar," ujar Sidoti.

Sidoti menuturkan, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa para pemimpin perusahaan itu bersedia untuk menyumbangkan dana dan membuat diri mereka terlibat dalam tindakan kejam militer Myanmar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman menyatakan laporan terbaru pihaknya menggarisbawahi gambaran luas dan jangkauan bisnis Tatmadaw.

"Itulah sebabnya sumber daya finansial melalui sektor bisnis secara substansial meningkatkan kemampuan Tatmadaw untuk terus melakukan pelanggaran HAM," ujarnya.

Misi PBB menyerukan diberlakukannya embargo senjata terhadap Myanmar. Embargo itu bertujuan untuk mengirim pesan yang jelas bahwa pihak yang berurusan dengan Tatmadaw akan mendapat konsekuensi hukum internasional.

Dua poin rekomendasi

Misi PBB itu memberikan dua poin rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB, badan-badan PBB, lembaga keuangan internasional, pemerintah negara serta komunitas bisnis. Poin pertama merupakan pemutusan akses sumber daya finansial Tatmadaw.

"Kita harus menghentikan proses memperkaya para jenderal secara individu dan institusi militer lainnya," kata Sidoti.

Poin kedua menekankan pentingnya upaya untuk mengembangkan ekonomi Myanmar yang tidak bersinggungan dengan militer. Menurutnya, Myanmar pernah menjadi salah satu negara terkaya di Asia, namun 60 tahun pemerintahan militer telah menjadikan negara itu bangkrut dan membuat masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.

"Komunitas internasional tidak bisa hanya diam saat ini terjadi. Ada kebutuhan untuk membangun ekonomi, investasi dan dukungan bagi sektor bisnis. Tapi itu semua harus dilakukan tanpa melibatkan militer," tegas Sidoti. "Kami berharap dunia berkomitmen untuk membangun ekonomi non-militer negara itu."

Menurut Sidoti, laporan terbaru Misi PBB memberikan detail untuk mengimplementasikan pemutusan hubungan ekonomi dengan Tatmadaw.

"Pada September 2018, ketika kami memberi rekomendasi untuk memutus hubungan ekonomi dengan militer, sejumlah pihak membalas dengan, 'Tapi apa artinya? Bagaimana caranya?'. Kini, dengan adanya laporan terbaru kami, tidak ada alasan untuk mengelak. Kami memberi gambaran keseluruhan dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara konkret," jelas dia.

Misi PBB akan menyelesaikan mandatnya pada pertengahan September. Sidoti dan Marzuki berharap bahwa laporan misi PBB itu akan ditindaklanjuti oleh komunitas internasional.

"Kami serahkan pada media dan organisasi-organisasi internasional untuk menindaklanjuti laporan kami. Desak transparansi Tatmadaw dan tuntut transformasi Myanmar," tegas Sidoti.

Lebih lanjut, Marzuki menyatakan bahwa para anak muda Myanmar menginginkan militer yang bersih dan bersatu, militer yang profesional dan fokus pada pertahanan negara.

"Mereka ingin tentara yang menjaga bangsa, bukan justru melindungi para jenderal mereka," lanjutnya.

Berita Lainnya