sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PBB: Semua pihak dalam konflik Yaman kemungkinan lakukan kejahatan perang

Kelompok Ahli Regional dan Internasional dimandatkan Dewan HAM PBB untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap situasI HAM di Yaman.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Rabu, 29 Agst 2018 13:06 WIB
PBB: Semua pihak dalam konflik Yaman kemungkinan lakukan kejahatan perang

Perang saudara yang terjadi sejak Maret 2015 di Yaman hingga kini belum berakhir. Informasi yang didokumentasikan oleh Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik telah dan terus melakukan pelanggaran dan kejahatan berdasarkan hukum internasional.

Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman dimandatkan oleh Dewan HAM PBB untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap situasi HAM di negara tersebut.

Temuan Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman dirinci dalam sebuah laporan 41 halaman yang dirilis pada Selasa (28/8). Demikian seperti dikutip dari laman ohchr.org, Rabu (29/8).

Laporan yang mencakup periode September 2014 hingga Juni 2018 tersebut menganalisis pola utama pelanggaran dan kejahatan HAM internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman. Selain itu, laporan ini mengidentifikasi pula area-area signifikan di mana pelanggaran dan kejahatan telah dilakukan, namun diperlukan penyelidikan lebih lanjut. 

Di antara kesimpulannya, para ahli menyatakan sejumlah entitas di pemerintahan Yaman dan koalisi, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab serta otoritas de facto Yaman telah melakukan tindakan yang mungkin --bergantung pada pengadilan yang independen dan kompeten-- merupakan kejahatan internasional.

Laporan itu mencatat pula bahwa serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi telah menyebabkan banyaknya warga sipil menjadi korban. Serangan udara dilaporkan menghantam kawasan pemukiman, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas penahanan, perahu-perahu yang ditumpangi warga sipil, hingga fasilitas medis.

Berdasarkan insiden yang mereka selidiki, Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman menyatakan, memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa entitas di pemerintahan Yaman dan pasukan koalisi mungkin telah melakukan serangan yang melanggar prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan.

"Hanya ada sedikit bukti atas upaya dari pihak-pihak yang berkonflik untuk meminimalkan korban sipil. Saya menyerukan kepada mereka untuk memprioritaskan martabat manusia dalam konflik yang terlupakan ini," ujar Kamel Jendeoubi, ketua Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman.

Sponsored

Menurut kantor urusan HAM PBB, sejak Maret 2015 hingga 23 Agustus 2018, 6.660 warga sipil tewas dan 10.563 terluka. Kuat dugaan bahwa angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi secara signifikan.

Sejak Maret 2015, koalisi Arab Saudi telah memberlakukan pembatasan perjalanan laut dan udara di Yaman. Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman menyebutkan, pembatasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan proporsionalitas hukum humaniter internasional. 

Selain itu, penutupan bandara di Sanaa dikategorikan pula sebagai pelanggaran perlindungan hukum humaniter internasional bagi yang sakit dan terluka.

"Saya mendesak semua pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapus pembatasan yang tidak proporsional terkait masuknya pasokan bantuan kemanusiaan, barang-barang lainnya ke Yaman yang sangat diperlukan warga sipil, dan pergerakan orang-orang termasuk melalui Bandara Internasional Sanaa sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional," jelas Jendoubi.

Investigasi oleh Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman mengonfirmasi penahanan sewenang-wenang di seluruh Yaman, serta penganiayaan dan penyiksaan di sejumlah fasilitas. Dalam sebagian besar kasus, para tahanan tidak diberi tahu tentang alasan penangkapan mereka, tidak dituntut, serta tidak pula diberi akses ke pengacara. Mereka ditahan untuk waktu yang lama atau tidak terbatas. Sejumlah orang dilaporkan hilang.

Para ahli juga meyakini, sejak September 2014, pihak-pihak yang terlibat konflik di Yaman telah sangat membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Pembela HAM dan jurnalis dilaporkan menghadapi pelecehan, ancaman, dan kampanye kotor tanpa henti oleh pemerintah Yaman, pasukan koalisi, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, serta otoritas de facto yang secara terang-terangan mengabaikan hukum HAM.

Kepada Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman, korban dan saksi menerangkan perilaku agresif, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok al-Hizam dan personel Uni Emirat Arab. Tindakan yang dimaksud termasuk pemerkosaan, baik laki-laki dan perempuan terhadap pengungsi, migran, dan kelompok rentan lainnya.

Tim investigasi PBB juga menerima informasi yang mengindikasikan bahwa pemerintah Yaman, pasukan yang didukung koalisi Arab Saudi dan pasukan Houthi melakukan wajib militer terhadap anak-anak atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pertempuran. Dalam banyak kasus, anak-anak yang dimaksud berusia antara 11 dan 17 tahun, namun ada laporan yang konsisten tentang perekrutan atau penggunaan anak-anak usia 8 tahun.

"Tanggung jawab hukum utama untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan ini terletak di pemerintah Yaman, yang menanggung kewajiban untuk melindungi orang-orang di bawah yurisdiksinya. Saya menyerukan kepada pemerintah Yaman untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran yang merupakan kejahatan oleh warga negara dan angkatan bersenjata mereka," kata Jendoubi.

Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman juga telah mengidentifikasi individu yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan internasional dan daftar rahasia tersebut telah diserahkan ke Komisaris Tinggi PBB untuk urusan HAM. Kendati demikian, informasi lebih lanjut dibutuhkan terkait sejumlah insiden yang mereka dokumentasikan untuk menetapkan tanggung jawab.

Laporan Kelompok Ahli Regional dan Internasional untuk Yaman mendesak dewan HAM untuk memastikan bahwa situasi HAM di Yaman tetap pada agenda Dewan HAM PBB dengan memperbarui mandat terhadap mereka.

Perang saudara di Yaman terjadi antara dua pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan yang sah. Pihak pertama merupakan pendukung pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi yang disokong oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dan pihak kedua adalah kelompok Houthi yang didukung oleh mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid