PBB: Total 50 orang tewas sejak kudeta Myanmar dimulai

PBB menyatakan, setidaknya 38 tewas dalam protes antikudeta militer di Myanmar pada Rabu (3/3). Pedemo tewas akibat tindakan keras polisi antihuru-hara terhadap demonstrasi damai.

Menurut laporan PBB, pasukan keamanan menembaki orang-orang yang memprotes aturan militer di seluruh Myanmar. Peristiwa ini terjadi sehari setelah negara-negara tetangga menyerukan pengekangan dan menawarkan untuk membantu menyelesaikan krisis.

Sejumlah saksi mata menyatakan bahwa polisi dan tentara melepaskan tembakan dengan peluru tajam dengan sedikit peringatan.

Utusan PBB untuk Myanmar Christina Schraner Burgener, menggambarkan jumlah korban tewas pada Rabu sebagai hal yang sangat mengejutkan.

"Sekarang lebih dari 50 orang tewas sejak kudeta dimulai dan lebih banyak lagi yang terluka," jelasnya dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat.

Dia mengutip pakar senjata yang memeriksa rekaman video yang menunjukkan polisi menggunakan senjata sub-mesin 9mm untuk menembakkan peluru tajam ke orang-orang.

"Video yang saya lihat hari ini sangat mengganggu. Salah satunya (menunjukkan) polisi memukuli kru medis sukarelawan, orang-orang yangtidak bersenjata," kata Burgener dalam pengarahan virtual.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa video lain menunjukkan polisi menembak seorang pengunjuk rasa dari jarak yang sangat dekat, sekitar satu meter. 

"Sepertinya dia meninggal di jalan," lanjutnya.

Utusan itu mengatakan, sekitar 1.200 orang telah ditahan di Myanmar sejak kudeta militer pada bulan lalu dan banyak keluarga tidak mengetahui kondisi kesehatan atau keberadaan mereka.

"Bagaimana kita bisa melihat situasi ini lebih lama? Setiap upaya yang tersedia sekarang dibutuhkan untuk menghentikan situasi ini. Kami membutuhkan persatuan komunitas internasional, jadi terserah negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat," tegas Burgener.

Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP), yang melacak penangkapan sejak kudeta, mengatakan 1.498 orang telah ditahan dengan 1.192 tetap berada dalam tahanan hingga sekarang.

Dalam pengarahan tentang situasi di Myanmar, AAPP mengutuk penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai. Mereka mengatakan bahwa peluru tajam telah digunakan di tujuh kota di seluruh negeri.

"Militer dan polisi menanggap para pengunjuk rasa damai sebagai musuh, meneror dan mengarahkan senjata ke wajah, dada, kepala, punggung dan perut para pedemo," kata kelompok itu.

Sebelumnya pada Rabu, video dari berbagai lokasi menunjukkan pasukan keamanan menembakkan proyektil ke arah demonstran, mengejar mereka, dan bahkan memukuli kru ambulans dengan popor senapan dan pentungan.

Majalan lokal Frontier, melaporkan bahwa korban tewas setidaknya 16 pengunjuk rasa pro-demokrasi, termasuk enam orang di Yangon.

Para saksi mata mengatakan pasukan keamanan melepaskan tembakan di sebuah lingkungan di utara kota pada sore hari. 

Seorang dokter mengatakan kepada kantor berita AFP, seorang pengunjuk rasa ditembak di dada di kota kedua Mandalay sementara seorang lagi, seorang wanita berusia 19 tahun, ditembak di kepala.

"Mengerikan, ini pembantaian. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan situasi dan perasaan kami," kata aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi.

Organisasi Save the Children dalam sebuah pernyataan menuturkan bahwa empat anak termasuk di antara yang tewas, termasuk seorang bocah lelaki berusia 14 tahun yang dilaporkan Radio Free Asia ditembak mati oleh seorang tentara dalam konvoi truk militer yang lewat.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan sipil negara itu.

Militer membenarkan pengambilalihan kekuasaan tersebut dengan klaim penipuan dalam pemilu pada November 2020 yang secara telak dimenangkan oleh partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Komisi pemilihan, yang anggotanya juga ditahan dalam kudeta tersebut, mengatakan pemungutan suara pada November 2020 berjalan secara adil.

Para aktivis lokal menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi dan embargo senjata sebagai tanggapan atas kudeta tersebut.

Selain itu, mereka mendesak agar militer Myanmar diadili di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Sumber : Al Jazeera