Pemerintah Irak bantah bertanggung jawab atas kematian pedemo

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Saad Maan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait para pengunjuk rasa yang tertembak mati selama demonstrasi di negara itu.

Pernyataan Maan keluar setelah 12 demonstran antipemerintah tewas dalam protes yang berlangsung di Ibu Kota Baghdad pada Minggu (6/10).

Demonstran dan wartawan yang menghadiri unjuk rasa pada Minggu melaporkan bahwa mereka melihat pasukan keamanan melepaskan tembakan langsung ke arah massa.

Namun, Maan membantah bahwa polisi dan pasukan militer menargetkan demonstran. Dia menyebut, ada "tangan jahat" yang menargetkan para demonstran dan pasukan keamanan.

"Pasukan keamanan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga keselamatan para pengunjuk rasa dan personil keamanan. Kami menyesalkan pertumpahan darah yang terjadi," kata Maan.

Dia menambahkan, pengunjuk rasa telah membakar 51 bangunan dan delapan markas partai politik dalam demonstrasi pada Minggu.

Protes telah berkecamuk di Baghdad dan sejumlah kota lainnya sejak Selasa (1/10). Maan mengatakan, 104 orang, termasuk delapan anggota pasukan keamanan, telah tewas dan lebih dari 6.100 terluka.

Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi pada Sabtu (5/10) menyerukan agar protes dihentikan. Dia mengatakan siap bertemu dengan para pengunjuk rasa untuk mendengarkan tuntutan mereka.

Dia menuturkan, pasukan keamanan diperintahkan untuk tidak menggunakan peluru tajam kecuali harus melindungi diri sendiri.

PM Mahdi menyebut, pasukan keamanan hanya berusaha melaksanakan tugas mereka.

"Kita tidak dapat menerima situasi seperti ini berlanjut," tutur PM Mahdi dalam rapat kabinet pada Sabtu. "Saya siap untuk pergi dan duduk bersama pemrotes selama berjam-jam untuk mendengarkan tuntutan mereka."

Dalam rapat itu, dia mengumumkan daftar keputusan eksekutif yang berfokus pada penyediaan perumahan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tunjangan pengangguran dan pelatihan kejuruan. Mahdi juga memutuskan bahwa mereka yang terbunuh dalam unjuk rasa, baik demonstran maupun pasukan keamanan, akan dianggap sebagai martir yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan dari negara.

Utusan PBB untuk Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, pada Sabtu mendesak agar kekerasan dihentikan dan meminta pertanggungjawaban semua pihak.

"Kekerasan ini harus dihentikan. Saya meminta semua pihak untuk mengekang diri," ujar dia. (The Guardian dan Deutsche Welle)