Pemilu paruh waktu Taiwan: Ujian bagi partai penguasa

Partai berkuasa Taiwan, yang memiliki hubungan dingin dengan China, akan diuji pada pemilu paruh waktu yang akan berlangsung pada Sabtu (24/11). Pemilihan tersebut mungkin berdampak pada Pilpres 2020.

Partai Progresif Demokratik berisiko kehilangan dua atau tiga kursi. Menurut para analis politik lokal, prediksi tersebut cukup untuk memperlemah upaya Presiden Tsai Ing-wen agar terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.

Presiden Tsai Ing-wen menang telak dalam pemilu 2016 setelah para pemilih kompak menentang pesaingnya, kubu Nasionalis, karena keterlibatan mereka dengan Beijing. 

Saat ini beberapa pemilih ingin agar Tsai Ing-wen membuat kebijakan yang lebih aktif terkait China, termasuk memberi akses ke ekonomi Tiongkok yang bernilai sekitar US$12 triliun. Tidak sedikit pula yang mau pemerintah mengambil sikap keras terhadap Beijing.

"Kami orang Taiwan memiliki keinginan untuk menjadi independen, sesederhana itu," ungkap Wu Chien-hui (45), seorang ibu rumah tangga. "Kami jelas berharap untuk mendukung kandidat yang mengusung otonomi Taiwan.

"Partai Progresif Demokratik seperti Cina," kata Wu. "Mereka akan mendengar suara kami tetapi mengabaikan kami, dan Partai Nasionalis pasti akan mengabaikan kami, karena mereka tidak ingin kami menjadi independen."

Partai Progresif Demokratik menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk mempertahankan jabatan wali kota di Kaohsiung dan Taichung, di mana masing-masing kota memiliki populasi lebih dari 1 juta orang. Pengamat menilai kehilangan dua kursi tersebut akan menjadi kekalahan besar.

Pada Sabtu mendatang, para pemilik suara akan memilih dari antara 20.863 kandidat yang mencalonkan diri untuk 11.047 kantor publik.

Pemenang dalam pemilihan paruh waktu umumnya akan mendapatkan dorongan dalam hal eksposur dan pendanaan yang berguna untuk Pilpres mendatang. Partai yang berkuasa memenangkan 13 dari 22 kursi wali kota dan pimpinan county pada tahun 2014, sementara kubu Nasionalis hanya mendapat enam kursi dan independen tiga kursi.

Tsai Ing-wen dianggap telah menantang China dengan menegaskan sejak awal bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Beijing. Presiden wanita pertama Taiwan itu mendesak Tiongkok untuk mengakui eksistensi negaranya sebagai negara yang berdaulat.

Merespons sikap Tsai Ing-wen, China menerbangkan pesawat militer di dekat Taiwan, memangkas jumlah wisatawannya, dan 'menganggu' hubungan luar negeri Taiwan. 

Dampak dari berbagai guncangan tersebut, berdasarkan survei Taiwanese Public Opinion Foundation, Tsai Ing-wen hanya menerima peringkat persetujuan 31,2% pada Agustus 2018. Namun, perempuan berusia 62 tahun tersebut mendapat dukungan untuk sejumlah kebijakan domestiknya.

Di bawah Tsai Ing-wen, angka pengangguran menurun dan ekonomi Taiwan menguat.

Sumber : VOA