Pemilu Thailand akan kembali ditunda?

Pemilu Thailand yang lama tertunda untuk mengakhiri pemerintahan militer kini kembali mengalami penundaan. Dua pejabat di Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (15/1) mengatakan bahwa kemungkinan pemilu akan diadakan pada Maret dari yang semula dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari.

Junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan selama satu bulan karena Thailand akan memulai persiapan penobatan Raja Maha Vajiralongkorn (66) pada Mei.

"Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya," ungkap seorang pejabat senior. "Sekarang ada dua kemungkinan, yakni pada 10 Maret atau 24 Maret."

Upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn dilaksanakan pada 4-6 Mei, dan pemerintah menjelaskan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan sesudah tiga hari tersebut.

"Akan ada pemilihan sebelum penobatan," ungkap PM Prayut Chan-o-cha kepada wartawan pada Selasa lalu. "Kita harus mengatur kedua hal itu berbarengan, namun kita harus mendahulukan persiapan penobatan."

Dua partai politik terbesar mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan tersebut.

Menurut UU, Komisi Pemilihan harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam waktu 60 hari sejak pemungutan suara digelar, dan parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari setelah hasil pemilu. Raja harus memimpin pembukaan parlemen.

Monarki dipuja di Thailand dan penobatan tahun ini akan menjadi yang pertama dalam memori bagi sebagian besar rakyat Negeri Gajah Putih.

Raja Maha Vajiralongkorn telah menjadi raja sejak ayahnya, Bhumibol Adulyadej, wafat pada 2016 setelah memerintah selama 70 tahun. Namun, Raja Maha Vajiralongkorn belum secara resmi dimahkotai, menyusul periode berkabung yang panjang.

Junta militer telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu sejak menggulingkan perdana menteri lewat kudeta pada 2014.

Bulan lalu, junta militer mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan sejak kudeta. Langkah itu memungkinkan partai politik untuk mulai berkampanye.

Lusinan aktivis di Bangkok pada 6 Januari memprotes kemungkinan penundaan pemilu, itu merupakan gerakan pertama sejak pemerintah mencabut larangan kegiatan politik. Sejak itu, ada beberapa perkumpulan serupa di bagian lain di negara itu. (The Straits Times)