Pemimpin Hong Kong: Demonstran di kampus PolyU menyerahlah

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada Selasa (19/11) mengatakan bahwa pengunjuk rasa yang berada di kampus Hong Kong Polytechnic University (PolyU) harus menyerah jika ingin perselisihan diselesaikan secara damai.

Dalam komentar publik pertamanya tentang pengepungan di PolyU, Lam mengatakan dia yakin sekitar 100 orang tetap berada di kampus yang telah dikepung oleh polisi yang berusaha memadamkan kerusuhan.

"Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan kerja sama penuh dari para pengunjuk rasa, tentu saja termasuk para perusuh yang harus menghentikan kekerasan, menyerahkan senjata, keluar secara damai serta menuruti instruksi polisi," kata Lam.

Lam menambahkan bahwa sekitar 200 pengunjuk rasa yang telah meninggalkan kampus PolyU berusia di bawah 18 tahun.

"Meski polisi mengatakan siapa pun yang meninggalkan kampus akan ditangkap, anak di bawah umur harus diperlakukan dengan cara yang sangat manusiawi di bawah keadaan khusus ini," ujar Lam.

Pihak berwenang telah mengatur agar kepala sekolah dan perwakilan dari kelompok agama masuk ke kampus untuk membujuk anak-anak di bawah umur keluar dengan damai.

"Jika mereka melakukannya, kami hanya akan mencatat data mereka dan kemudian mereka dapat meninggalkan kampus dan kembali ke rumah," ungkap Lam.

Puluhan pengunjuk rasa berhasil lolos dari pengepungan polisi di kampus tersebut pada Senin (18/11).

Dalam upaya yang disebut terkoordinasi, ribuan pengunjuk rasa mengalir menuju kampus PolyU untuk memecah pengepungan. Sementara itu, pada saat bersamaan bentrokan terjadi dengan polisi di Kowloon.

Meski polisi telah dikerahkan dalam skala besar dan terjadi hampir 4.500 penangkapan, para demonstran terus turun ke jalan-jalan di Hong Kong, memicu peringatan dari Beijing bahwa pihaknya siap melakukan intervensi.

Pada akhir pekan, Tentara Pembebasan Rakyat yang berbasis di garnisun Hong Kong yang disebut seolah-olah menampakkan diri untuk membersihkan puing-puing kerusuhan, memicu kekhawatiran bahwa Tiongkok siap untuk melaksanakan ancamannya.

Lam sendiri mengakui bahwa penampakan Tentara Pembebasan Rakyat tidak biasa, namun dia menekankan, "Tidak perlu menafsirkan tindakan keterlibatan sukarela tersebut secara berlebihan."

Ribuan Tentara Pembebasan Rakyat telah lama ditempatkan di Hong Kong. UU Dasar Hong Kong, konstitusi mini yang mengatur otonomi kota itu, menyatakan bahwa pasukan tersebut dapat dikerahkan untuk menjaga ketertiban umum atas permintaan pemerintah Hong Kong.

Pemerintah pusat juga dapat secara efektif menangguhkan UUD Hong Kong dan mengambil kendali penuh jika ada "keadaan perang" atau "kekacauan" yang membahayakan keamanan nasional.

Ketika ditanya dalam kondisi seperti apa dia akan meminta bantuan pusat, Lam mengatakan jika otoritas kota tidak berkompeten menangani perusuh dan eskalasi kekerasan.

"Tapi saat ini kami masih menunjukkan dan membuktikan kompetensi untuk menangani situasi ini sendiri," kata Lam.

Pada Senin, Duta Besar Tiongkok untuk Inggris mengatakan jika situasinya menjadi tidak terkendali maka pemerintah pusat akan bertindak. (Channel News Asia)