Pemimpin Hong Kong janji prioritaskan perumahan dan lapangan kerja

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berjanji akan memprioritaskan perumahan dan lapangan kerja dalam upaya menenangkan demonstran pro-demokrasi yang telah melakukan aksi unjuk rasa antipemerintah sejak Juni.

Dalam sebuah unggahan di Facebook pada Kamis (12/9) malam, Lam mengatakan bahwa pemerintahannya berencana untuk meningkatkan pasokan perumahan dan akan mengumumkan lebih banyak kebijakan terkait hal itu.

Gejolak yang mengguncang pusat keuangan Asia itu dipicu oleh RUU ekstradisi, yang kini telah resmi ditarik, dan kekhawatiran masyarakat akan pengikisan kebebasan kota itu oleh Tiongkok. Namun, banyak demonstran muda yang juga marah dengan tingginya biaya hidup dan kurangnya prospek kerja di Hong Kong.

Hong Kong memiliki sejumlah real estat termahal di dunia. Banyak anak muda menilai kebijakan perumahan pemerintahan Lam tidak adil dan hanya menguntungkan orang kaya, sementara memaksa sisanya untuk tinggal bersama orang tua atau menyewa apartemen kecil dengan harga selangit.

Pernyataan Lam pada Kamis datang ketika para pengunjuk rasa berencana untuk menggelar aksi protes lanjutan. Serangkaian unjuk rasa yang melanda Hong Kong menyebabkan kota itu jatuh ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade terakhir.

Sejumlah demonstran antipemerintah berencana untuk mengadakan aksi duduk di beberapa mal selama akhir pekan. Para pemrotes juga berencana untuk berkumpul di luar Konsulat Inggris di Hong Kong pada Minggu (15/9) untuk menuntut agar China menghormati Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang ditandatangani pada 1984.

Awalnya, gerakan antipemerintah merupakan bentuk penentangan terhadap RUU ekstradisi yang memungkinkan tersangka untuk diadili di China daratan. Namun, kini demonstrasi telah menjadi seruan luas untuk reformasi demokrasi.

Hong Kong dikembalikan ke China pada 1997 di bawah formula "Satu Negara, Dua Sistem" yang menjamin kebebasan yang tidak dapat dinikmati di Beijing, termasuk memiliki sistem hukum independen.

China menegaskan bahwa persoalan Hong Kong merupakan urusan internalnya. Mereka membantah telah campur tangan di kota itu dan menuduh sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, sebagai pihak yang mengobarkan api kerusuhan.

Inggris mengatakan mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan China mematuhi kewajibannya berdasarkan Deklarasi Bersama 1984.

The Fraser Institute, lembaga penelitian kebijakan publik asal Kanada, menyatakan Hong Kong adalah salah satu yurisdiksi ekonomi paling bebas di dunia.

"Tetapi campur tangan China, termasuk tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi, sangat mengancam Hong Kong," jelas lembaga tersebut.

Pada Kamis, pemerintah Hong Kong membantah klaim lembaga itu, mengatakan bahwa komentar mereka tidak didukung oleh fakta objektif.

Akibat serangkaian gerakan pro-demokrasi, Hong Kong berada di ambang resesi pertamanya dalam satu dekade terakhir. Berbagai acara dan konferensi telah dibatalkan dan jumlah pelancong turun 40% pada Agustus.

Turnamen tenis wanita yang seharusnya berlangsung pada Oktober pun ditunda. Penyelenggara acara lainnya juga membatalkan "Matilda the Musical" dari Royal Shakespeare Company yang dijadwalkan untuk berlangsung pada 20 September hingga 20 Oktober.

*China minta BUMN tingkatkan investasi di Hong Kong

China telah meminta perusahaan-perusahaan milik negara terbesarnya untuk mengambil peran yang lebih aktif di Hong Kong, termasuk meningkatkan investasi.

Dalam pertemuan di Shenzhen, kota yang berbatasan dengan Hong Kong, perwakilan senior dari hampir 100 perusahaan terbesar milik pemerintah Tiongkok didesak untuk membantu meredakan krisis politik China.

BUMN yang hadir berjanji untuk berinvestasi lebih banyak di industri utama Hong Kong, termasuk real estat dan pariwisata. Itu merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal dan menstabilkan pasar keuangan.

Sumber anonim menyatakan bahwa BUMN yang mengikuti pertemuan itu termasuk raksasa minyak, Sinopec dan China Merchants Group. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi China (SASAC).

Tidak hanya meningkatkan investasi di Hong Kong, sumber anonim lainnya mengatakan bahwa BUMN China juga didesak untuk mengendalikan perusahaan di kota itu.

Ketua SASAC Hao Peng menghadiri forum infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) di Hong Kong pada Rabu (11/9). Dia mengatakan bahwa BUMN China sedang mencari cara untuk bekerja sama dalam proyek-proyek pembangunan besar di kota itu. Didampingi oleh sekelompok eksekutif BUMN China, Hao bertemu dengan Lam.

Lari ke luar negeri

Ketika aksi protes di Hong Kong tidak kunjung mereda, banyak penduduk lokal yang berencana meninggalkan kota itu. Agen migrasi mengatakan bahwa permintaan emigrasi telah meluap dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu terbukti dari permintaan untuk mencetak dokumen keterangan polisi, yang diperlukan untuk melakukan aplikasi visa, yang melonjak 54% pada Agustus 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.

Pihak berwenang di Malaysia, Australia dan Taiwan melaporkan adanya lonjakan permintaan migrasi.

"Ada banyak ketidakpastian di Hong Kong, orang-orang seperti saya yang sudah berusia 40-an atau 50-an, kami memikirkan masa depan anak-anak," kata seorang warga bernama Lee. "Kami ingin rumah cadangan dan tempat tinggal yang lebih baik. Jika sesuatu yang buruk terjadi, kami memiliki rencana cadangan."

Pada Juni, para pengacara dan bankir mengatakan bahwa sejumlah taipan telah memindahkan kekayaan mereka ke negara lain seperti Singapura.

Menurut Peggy Lau dari Uni Immigration Consultancy, permintaan emigrasi telah meningkat tujuh kali lipat sejak protes antipemerintah.

Banyak warga Hong Kong yang mengincar destinasi favorit dan murah seperti Malaysia atau tempat yang secara budaya mirip dengan Hong Kong seperti Taiwan.

Di Johor, Malaysia, konsultan properti, Bruce Lee, mengatakan bahwa sejak Juni warga Hong Kong telah membeli sekitar 800 unit properti di Forest City.

Muhammad Ryhan, juru bicara konsultan imigrasi, Immigration@SG LLP, menyatakan bahwa aplikasi visa dari warga Hong Kong meningkat sekitar seperempat kali pada Agustus hingga September.

Pihak berwenang di Australia mencatat peningkatan signifikan dalam permohonan visa dari Hong Kong, tetapi menolak untuk memberikan rincian. Agen imigrasi mengatakan bahwa peningkatan serupa juga terjadi di Kanada, Amerika Serikat dan Irlandia.

Di Selandia Baru, jumlah pelamar visa tinggal tetap (permanent residency) dari pemegang paspor Hong Kong mencapai 34 orang pada Juni dan 44 orang pada Juli, meningkat dari rata-rata 29 orang per bulan.

Selain warga Hong Kong, dilaporkan terdapat tanda-tanda bahwa investor properti juga akan angkat kaki dari kota itu. Pasar real estat Hong Kong, yang bernilai hingga US$1,3 triliun, telah menyusut dan volume transaksi diperkirakan akan mencapai level terendah dalam enam bulan terakhir.

Peter Wong, agen properti di Sydney, menyatakan bahwa terdapat peningkatan minat dari pembeli di Hong Kong dalam beberapa bulan belakangan. Sejumlah agen properti di Taiwan dan Vancouver pun melaporkan hal yang sama.

Hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa lonjakan minat itu memengaruhi harga properti di pasar tujuan, tetapi permintaan cukup kuat sehingga agen dan pengembang mengatakan telah mulai secara aktif mendekati pembeli di Hong Kong.

"Kami melihat ada peluang. Orang-orang tertarik untuk mencari tempat yang aman," kata Ken Dodds, direktur bidang penjualan di perusahaan properti asal Melbourne, Resimax.

Sumber : Reuters