Pemimpin militer Myanmar janji akan gelar pemilu

Pemimpin junta militer Myanmar pada Senin (8/2) menyerukan kepada publik untuk memprioritaskan fakta dan bukan perasaan. Dia berjanji, mengadakan pemilu baru dan kekuasaan akan diserahkan kepada partai pemenang.

Dalam pidato publik pertamanya sejak kudeta pada Senin (1/2), Jenderal Min Aung Hlaing menuturkan, bahwa junta kali ini akan berbeda dari pemerintahan militer sebelumnya.

Dia menyebut telah memilih menteri yang sesuai, seraya menambahkan bahwa kebijakan luar negeri tidak akan berubah dan negara-negara tetap didorong untuk berinvestasi di Myanmar.

Jenderal Min menegaskan, ada kejanggalan dalam pemilu tahun lalu yang diabaikan dan mengatakan tidak ada organisasi yang dibolehkan melanggar hukum. Dia tidak menyebut, pemimpin de facto yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi, bersama dengan puluhan anggota lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan oleh militer pekan lalu. Peristiwa penangkapan tersebut mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil parsial dan memicu kecaman internasional.

Dia menghadapi tuduhan mengimpor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan polisi untuk penyelidikan sampai 15 Februari. Pengacaranya mengatakan, dia belum diizinkan untuk menemui Suu Kyi.

Militer telah mencoba untuk membenarkan pengambilalihan mereka atas dasar kecurangan pada pemilu November 2020, tudingan yang ditolak oleh komite pemilihan, dan telah menjanjikan pemilu baru.

Jenderal Min menegaskan, kembali posisi itu dalam pidatonya pada Senin, mengatakan bahwa junta akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin, berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya.

Dia menyatakan panitian pemilihan harus direformasi. Dia menuduh mereka menggunakan pandemik Covid-19 sebagai alasan untuk mencegah pemilu yang adil.

"Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai dengan aturan demokrasi," sambung dia.

Min tidak memberikan kerangka waktu yang jelas, tetapi junta mengatakan, keadaan darurat akan berlangsung selama satu tahun ke depan.

Sejumlah pegawai pemerintah telah bergabung dengan dokter dan guru dalam protes antikudeta dengan melakukan pemogokan kerja.

"Kami meminta pegawai pemerintah dari semua departemen untuk tidak hadir bekerja mulai Senin," kata aktivis Min Ko Naing, seorang veteran demonstrasi 1988.

Darurat militer diberlakukan di beberapa bagian Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, setelah unjuk rasa pada Senin ketika ratusan ribu orang berkumpul di seluruh negeri menentang kudeta.

Militer telah mengeluarkan peringatan keras terhadap protes lebih lanjut.

Perintah darurat militer tersebut mencakup tujuh kota di Mandalay, melarang orang melakukan protes atau berkumpul dalam kelompok-kelompok yang terdiri lebih dari lima orang, serta jam malam akan berlaku dari pukul 20.00 hingga pukul 04.00. (Channel News Asia)