sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kudeta Myanmar: Pemimpin sipil yang digulingkan militer serukan revolusi

Kondisi di Myanmar penuh ketegangan sejak militer merebut kendali dan menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 15 Mar 2021 12:32 WIB
Kudeta Myanmar: Pemimpin sipil yang digulingkan militer serukan revolusi

Pemimpin sekelompok politikus Myanmar yang digulingkan oleh kudeta militer telah berjanji untuk melanjutkan revolusi melawan pihak berwenang. Dalam pidato publik pertamanya, Mahn Win Khaing Than mengatakan bahwa saat ini adalah masa-masa tergelap bagi Myanmar dan fajar sudah dekat. 

"Inilah saatnya bagi masyarakat untuk melawan kekelaman," ungkapnya dalam pernyataan di Facebook. "Untuk membentuk demokrasi federal, yang diinginkan oleh semua etnis bersaudara. Revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita," kata dia lagi.

Dari persembunyian, dia memimpin sekelompok legislator yang menolak menerima kudeta militer bulan lalu.

"Terlepas dari perbedaan kita di masa lalu, inilah saatnya harus bergandengan tangan untuk mengakhiri kediktatoran untuk selamanya," lanjutnya.

Protes antikudeta berlanjut hingga Minggu (14/3) dengan sedikitnya lima orang tewas. 

Media lokal dan seorang dokter yang dikutip kantor berita AFP melaporkan bahwa seorang pemuda ditembak mati oleh pasukan keamanan di Kota Hpakant.

Menurut saksi mata dan wartawan setempat, pemuda lain tewas di Bago. Media lokal juga melaporkan tiga pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan di Yangon.

Laporan mengenai korban tewas terbaru menyusul kematian 12 pengunjuk rasa pada Sabtu (13/3).

Sponsored

Myanmar telah dicengkeram oleh protes massa sejak militer merebut kendali pada 1 Februari dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

NLD menang telak dalam pemilu pada November 2020, tetapi militer mengatakan kemenangannya tercapai secara curang.

Anggota parlemen NLD yang berhasil lolos dari penangkapan membentuk kelompok baru, CRPH, atau Komite Perwakilan Parlemen Serikat.

Mahn Win Khaing Than ditunjuk sebagai kepala penjabat CRPH yang tengah pengakuan internasional sebagai pemerintah sah Myanmar.

Militer menganggap CRPH sebagai kelompok ilegal, memperingatkan bahwa siapa pun yang bekerja sama dengan mereka akan menghadapi dakwaan makar.

Sejak kudeta, militer telah menggunakan kekerasan untuk mencoba memadamkan protes, menyebabkan puluhan orang tewas dan memicu kecaman internasional yang meluas.

Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap para pemimpin kudeta. Selain itu, langkah-langkah lain diambil untuk memblokir akses militer bagi dana sebesar US$1 miliar yang disimpan di Washington.

Militer menepis kritik atas tindakannya dan malah menyalahkan Suu Kyi atas kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa antikudeta.

Sumber : BBC

Berita Lainnya