Perangi limbah plastik di lautan Indonesia, AS sumbang US$1,2 juta

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui program Municipal Waste Recycling Program (MWRP) memberi bantuan keuangan kepada enam LSM yang bergerak di bidang pengelolaan limbah plastik untuk meningkatkan manajemen dan daur ulang sampah plastik di lautan Indonesia.

"Indonesia dan AS merayakan kemitraan yang kuat dengan menandatangani kesepakatan dana bantuan dengan total lebih dari US$1,2 juta untuk enam LSM," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/3).

Dana bantuan itu diberikan kepada Yayasan BINTARI di Semarang, Yayasan Misool di Sorong, Yayasan Gringgo di Denpasar, Divers Clean Action di Kepulauan Seribu, Transformasi Indonesia di Kabupaten Gowa, serta Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi di Bandung.

Pemberian dana bantuan itu, lanjutnya, menggarisbawahi kemitraan strategis kedua negara dan memperkuat komitmen kolektif dalam menemukan solusi efektif terkait pengelolaan limbah plastik yang mencemari lautan.

Sejak 2016, MWRP telah memberikan dana bantuan dengan total US$5 juta kepada 24 organisasi yang berupaya mengurangi polusi plastik di laut yang tersebar di Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, dan Filipina. 

Direktur Pengelolaan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Novrizal Tahar menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia kepada USAID yang telah menaruh perhatian besar dalam membantu manajemen limbah plastik Indonesia.

"Saya juga sangat menghargai keenam LSM atas upaya mereka untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanganan limbah plastik yang tepat dan memberikan informasi terkait bahaya sampah plastik bagi lingkungan kita," tuturnya.

Tahar berharap dana bantuan tersebut dapat digunakan secara optimal untuk membantu mencapai target Indonesia untuk mengurangi sampah laut sampai dengan 70% pada 2025.

"Kami percaya bahwa langkah kecil yang diambil oleh masing-masing pihak akan memberikan dampak besar bagi pelestarian lingkungan, dalam konteks ini melalui pengelolaan limbah plastik di lautan," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Tukul Rameyo Adi menyatakan bahwa MWRP dapat menjadi platform kemitraan internasional untuk meningkatkan kerja sama terkait pengelolaan sampah plastik di laut.

"MWRP menyediakan jaringan kemitraan internasional maupun nasional yang mempermudah kolaborasi untuk mengalahkan limbah plastik di lautan," tuturnya. "Indonesia percaya bahwa MWRP akan memberikan kontribusi nyata untuk mempercepat inovasi dan memperkuat kerja sama antara para pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang manajemen sampah plastik."

Dubes Donovan mengatakan bahwa peningkatan pada jumlah limbah plastik yang mengalir ke lautan memberikan ancaman serius bagi ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat lokal maupun global.

"Sayangnya, Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Namun, dengan solusi pengelolaan limbah yang inovatif dan kolaboratif, situasi itu dapat diperbaiki," jelas Dubes Donovan.

Dubes Donovan menyatakan bantuan yang AS berikan untuk menunjang pengelolaan limbah plastik di Indonesia ini berangkat dari tantangan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pada 2016.

"Menteri Luhut menantang kami untuk membantu rencana ambisius Indonesia yang ingin membersihkan sampah plastik di lautan. Penandatanganan dana bantuan pada hari ini merupakan salah satu tanggapan pemerintah AS terhadap tantangan Menteri Luhut," kata dia.

Meski tantangan manajemen limbah plastik bersifat global, Dubes Donovan berpendapat bahwa solusinya harus lokal.

Pengelolaan limbah yang efektif, tambahnya, cenderung ditangani dalam skala lokal. Sistem penanganan dan pengelolaan limbah yang efektif bergantung pada pendidikan yang komunitas lokal berikan untuk meningkatkan kesadaran terkait bahaya sampah plastik, serta upaya pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mengelola limbah.

"Memecahkan masalah pengelolaan limbah plastik di laut membutuhkan penguatan sistem lokal. Itu berarti kolaborasi erat antara pemerintah, komunitas lokal, dan mitra bisnis setempat," jelasnya.

Serupa dengan pernyataan Dubes Donovan, Tukul pun menyatakan pemerintah Indonesia sepenuhnya memahami bahwa menyelesaikan persoalan pencemaran plastik membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

"Indonesia telah mencoba untuk meningkatkan upaya pengelolaan limbah plastik di daerah maupun di kota-kota besar," jelasnya.

Sebagai bagian dari pendekatan perubahan perilaku, pemerintah Indonesia telah menggerakkan 10.000 komunitas dalam negeri untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat seperti menolak menggunakan plastik sekali pakai dan tidak menggratiskan kantong plastik.

Selain itu, pemerintah juga memasukkan pelajaran tentang pengelolaan limbah plastik ke dalam kurikulum sejumlah sekolah di seluruh negeri.