PBB: Perlindungan sipil tidak hanya soal mengirim pasukan perdamaian

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menegaskan bahwa perlindungan warga sipil tidak hanya tentang mengirim pasukan perdamaian PBB jika ada ancaman.

Perlindungan warga sipil, lanjutnya, menekankan pencegahan, melibatkan masyarakat setempat, dan mencoba menyelesaikan konflik lokal.

"Untuk melakukan itu, pasukan perdamaian PBB perlu bantuan masyarakat sipil, melibatkan perempuan dalam proses politik dan memiliki hubungan kepercayaan dengan warga lokal sehingga jika ada sesuatu terjadi, mereka akan memberi tahu kami," tutur Lacroix dalam konferensi pers usai acara "International Conference on Preparing Modern Armed Forces for Peacekeeping Operations in the 21st Century" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (26/6). 

Dia menekankan, penting untuk dipahami bahwa perlindungan warga sipil memerlukan upaya gabungan dari masyarakat, otoritas keamanan setempat, serta dukungan lembaga kemanusiaan.

"PBB perlu melakukan pelatihan untuk memastikan bahwa orang-orang mengerti apa itu perlindungan warga sipil dan mengapa pekerjaan itu butuh upaya terpadu dari banyak pihak," tambahnya.

Lacroix mengatakan, Operasi Pemeliharaan Perdamaian diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Maka itu, ada faktor determinasi politik dalam menentukan operasi tersebut.

"Kami benar-benar membutuhkan DK PBB untuk bersatu dan mendukung kami," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, negara anggota PBB lainnya dapat membantu Operasi Pemeliharaan Perdamaian tergantung dengan kebutuhan di kawasan masing-masing.

Lacroix menilai bahwa daerah konflik membutuhkan organisasi-organisasi regional, seperti Uni Afrika dan ASEAN, untuk memonitor situasi lebih dekat dan membantu upaya PBB.

"Tentu PBB membutuhkan bantuan itu. Kami membutuhkan semua negara untuk terlibat dengan segala cara yang mereka bisa untuk membawa perdamaian berkelanjutan dalam berbagai krisis," kata diplomat Prancis itu.

Lacroix menuturkan sekarang dunia dihadapi dengan semakin banyak krisis yang bermunculan. Selain karena faktor konflik intra-negara, krisis-krisis itu dapat lahir karena faktor luar seperti kegiatan kriminal transnasional dan terorisme global.

"Artinya, situasi genting ini membutuhkan peran multilateralisme. Permasalahan global membutuhkan upaya multilateralisme untuk bersama-sama bekerja menyelesaikannya," ungkapnya.