Pertemuan ASEAN tanpa mengikutsertakan delegasi Myanmar

Pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara berlangsung pada Selasa (26/10) tanpa perwakilan Myanmar, setelah pemimpin junta dikeluarkan karena gagal mengikuti kesepakatan damai regional, dan militer yang berkuasa menolak mengirim perwakilan.

Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Brunei Darussalam dan sekretaris jenderal blok itu, tidak menyebutkan ketidakhadiran delegasi Myanmar dalam sambutan pembukaan pada pertemuan virtual tersebut.

ASEAN pada 15 Oktober memutuskan untuk mengecualikan Kepala Junta Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari. Hal ini karena kegagalannya menerapkan proses perdamaian yang dia setujui dengan ASEAN pada April, sekaligus mengakhiri krisis berdarah di negara itu.

Langkah ASEAN tersebut, merupakan langkah berani dan jarang dilakukan oleh kelompok regional yang dikenal karena nonintervensi dan keterlibatannya.

Padahal Brunei mengatakan, blok tersebut akan mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar, tetapi tidak ada konfirmasi mengenai hal ini dengan pembukaan KTT.

Junta Myanmar pada Senin malam mengatakan, hanya akan menyetujui kepala negara atau perwakilan menteri yang menghadiri KTT.

Sejak menggulingkan pemerintah Suu Kyi, militer Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menangkap ribuan, demikian dikatakan kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Pembukaan pertemuan ASEAN pada Selasa (26/10), menjadwalkan tiga pertemuan terpisah antara para pemimpin ASEAN dan perwakilan dari Amerika Serikat, Cina dan Korea Selatan.

Dalam memutuskan mengesampingkan bos junta Myanmar, ASEAN mengutip kegagalannya untuk membuat langkah mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan dukungan kemanusiaan, dan memberikan utusan khusus akses penuh negara itu.

Namun, Myanmar menegaskan konflik itu dipicu oleh teroris yang bersekutu dengan pemerintah persatuan bayangan dan mengatakan ASEAN tidak memperhitungkannya.

Michael Vatikiotis, Direktur Asia dari Pusat Dialog Kemanusiaan yang berbasis di Jenewa, mengatakan, junta Myanmar mungkin peduli untuk dibekukan dari KTT, meskipun ia memiliki sejarah isolasi internasional yang bertahan lama.

"Pertanyaannya sekarang adalah apakah para pemimpin regional akan setuju untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional secara lebih formal, seperti yang telah mulai dilakukan AS dan UE," katanya.

Sumber : Reuters