Pimpin Sidang DK PBB, RI bahas isu perdamaian di tengah Covid

Selaku Presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB), pada Rabu (12/8), Indonesia memimpin debat terbuka yang membahas mengenai "Pandemik dan Tantangan Terhadap Upaya Bina Damai".

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, yang memimpin sidang tersebut secara virtual, menyatakan bahwa tema yang diangkat merupakan isu yang sangat relevan untuk dibahas.

"Isunya terkait bagaimana upaya-upaya perdamaian tetap menjadi perhatian dan prioritas semua negara di tengah pandemik ini," jelas Menlu Retno dalam pengarahan media secara virtual pada Kamis (13/8).

Sidang tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dunia seperti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan Direktur Center on International Cooperation Sara Cliffe.

Membawa isu pandemik ke sidang DK PBB merupakan hal yang tidak mudah, karena dinamika perbedaan pandangan antara negara anggota yang cukup tajam terkait pembahasan tersebut.

"Perbedaan ini tampak jelas saat DK PBB membahas draf resolusi terkait pandemik," kata dia. "Diperlukan waktu kurang lebih empat bulan untuk menyelesaikan negosiasi tersebut."

Lebih lanjut, Menlu Retno menyatakan tema sidang DK PBB kali ini merupakan perwujudan dari diplomasi perdamaian yang diusung Indonesia di tengah pandemik Covid-19.

"Covid-19 berdampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pandemik dikhawatirkan dapat membawa negara-negara yang baru beranjak dari situasi konflik untuk terseret kembali ke jurang krisis," jelas dia.

Selain itu, pandemik juga merumitkan kerja pasukan perdamaian PBB dan upaya proses mediasi di lapangan.

"Situasi ini dapat merusak hasil upaya pemeliharaan perdamaian yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Kita tidak ingin kerja keras memelihara perdamaian mengalami kemunduran akibat pandemik," ujar Retno.

Menlu Retno mengatakan, dalam pidatonya, Sekjen Guterres menyampaikan, meskipun Covid-19 menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang memicu instabilitas, di saat yang sama, pandemik juga melahirkan sejumlah peluang.

Di beberapa negara konflik, sambung dia, telah terjadi gencatan senjata dan deeskalasi konflik sebagai akibat dari merebaknya virus.

"Sekjen PBB mendorong agar respons internasional, termasuk DK PBB, memberikan perhatian dalam pencegahan konflik," kata Menlu Retno.