sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

PM Inggris ancam gelar pemilu awal

Seharusnya, Inggris baru akan menggelar pemilu selanjutnya pada 2022.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 03 Sep 2019 11:00 WIB
PM Inggris ancam gelar pemilu awal

Pemerintah Inggris diperkirakan akan mengajukan mosi untuk mengadakan pemilu pada 14 Oktober jika anggota parlemen menentang Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) pada Selasa (3/9).

Sementara itu, anggota Partai Konservatif yang membelot telah bergabung dengan oposisi, Partai Buruh, untuk mengusung RUU yang dirancang demi mencegah terjadinya no-deal Brexit pada tenggat 31 Oktober.

RUU itu akan memaksa Perdana Menteri Boris Johnson untuk meminta penundaan tenggat Brexit jika Inggris dan Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan baru pada 19 Oktober. Di bawah RUU ini, Johnson diharuskan meminta perpanjangan tenggat hingga 31 Januari 2020.

PM Johnson menyatakan dia tidak ingin menggelar pemilu awal, tetapi jika RUU tersebut diloloskan oleh parlemen, maka itu akan menghalangi kemajuan perundingan kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan mosi untuk mengadakan pemilu akan diajukan Johnson jika anggota parlemen mengambil langkah pertama untuk meloloskan RUU itu pada pekan ini.

Seharusnya, Inggris baru akan menggelar pemilu selanjutnya pada 2022.

Johnson akan membutuhkan dua pertiga dari 650 anggota parlemen untuk menyetujui mosinya. Jika disepakati mayoritas perlemen, dia dapat merekomendasikan tanggal pemilu kepada Ratu Elizabeth II.

PM Johnson percaya diri bahwa bila diajukan, mosinya akan memenangkan suara mayoritas. Semisal pemilu digelar pada 14 Oktober dan Johnson kalah, dia akan menjadi PM Inggris dengan masa jabatan paling singkat.

Sponsored

Sebelumnya, berpidato di luar Downing Street, Johnson menegaskan dengan dukungan dari anggota parlemen, dia dapat mencapai perubahan pada kesepakatan Brexit dalam KTT Uni Eropa pada 17 Oktober.

Namun, tambahnya, jika anggota parlemen memilih untuk memblokir no-deal Brexit, mereka justru akan merugikan Inggris.

PM Johnson menegaskan bahwa dia tidak akan mungkin meminta Uni Eropa untuk kembali menunda tenggat Brexit dan negosiator Inggris harus melanjutkan pekerjaan mereka tanpa campur tangan dari parlemen.

"Saya tidak ingin pemilu dan Anda juga tidak ingin adanya pemilu," kata dia. "Maka dari itu, mari lanjutkan agenda rakyat dengan memerangi kejahatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan biaya hidup, serta membuka peluang di Inggris."

Kepentingan nasional

Anggota parlemen, Keir Starmer, mengatakan RUU tersebut akan menghentikan PM Johnson memaksakan terjadinya no-deal Brexit yang dapat merusak Inggris. Dia mendesak anggota parlemen lain untuk mendukungnya.

Sejumlah anggota Partai Konservatif yang membelot telah diperingatkan bahwa mereka yang mendukung RUU itu akan dikeluarkan dari partai.

Meski dihadapkan pada berbagai ancaman, sejumlah tokoh terkemuka yang mendukung RUU itu, termasuk mantan Menteri Kehakiman David Gauke, bersikeras bahwa mereka akan terus maju dan memprioritaskan kepentingan nasional.

Pada Senin (2/9) malam waktu setempat, Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menantang Johnson dan mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menghadapi pemilu awal.

"Saya akan siap dan kami semua akan siap untuk menghadapi pemilu," tegas dia.

Pemimpin Partai Brexit Nigel Farage menilai bahwa parlemen berupaya sangat keras untuk mencegah Brexit terjadi. Farage menyatakan bahwa partainya, yang eurosceptic, akan melawan PM Johnson jika dia memutuskan untuk menyetujui kesepakatan Brexit baru dengan Uni Eropa.

Namun, lanjutnya, Partai Brexit dapat membantu Johnson jika dia memutuskan untuk membuat mandat untuk no-deal Brexit. (BBC dan The Guardian)

Berita Lainnya