PM Inggris salahkan parlemen atas kekacauan Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengajukan permintaan perpanjangan waktu selama tiga bulan untuk Brexit dan menyalahkan anggota parlemen atas kekacauan ini.

Setelah kerap kali berjanji bahwa Brexit akan berlangsung tepat waktu yakni pada 29 Maret 2019, May akhirnya tunduk pada kenyataan bahwa dia gagal mendapatkan dukungan parlemen untuk draf Brexit miliknya.

Permintaan perpanjangan tenggat Brexit dinilai sebagai pengakuan kegagalan pribadi yang datang dari PM yang saat pertama menjabat pernah berjanji akan melaksanakan hasil referendum pada 2016.

Namun, saat berbicara di Downing Street, May dengan tegas menolak pertanggungjawaban atas kekacauan Brexit. Dia malah menyalahkan anggota parlemen yang menolak draf miliknya.

May mengatakan publik Inggris mendesak agar anggota parlemen segera mengambil keputusan yang berarti. Politikus berusia 62 tahun itu mengungkapkan bahwa warga Inggris sudah lelah dengan pertikaian politik yang terjadi.

"Sejauh ini parlemen telah melakukan segala cara untuk menghindari mengambil sebuah pilihan. Yang mereka lakukan selama ini hanya menyatakan apa yang tidak mereka inginkan," keluhnya.

May menyampaikan kepada parlemen bahwa dia sudah menulis surat kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk untuk meminta perpanjangan tenggat Brexit hingga 30 Juni 2019.

Di Brussels, Belgia, Tusk membuka kemungkinan perpanjangan waktu singkat tetapi dengan syarat parlemen harus meloloskan draf Brexit PM May.

Baru pekan lalu, PM May memperingatkan parlemen bahwa akan diperlukan perpanjangan waktu lebih lama jika anggota parlemen kembali menolak draf Brexit miliknya. Pemerintah berharap ancaman penundaan yang lama dapat memaksa anggota parlemen untuk menyepakati draf Brexit-nya.

Pada Rabu pagi di hadapan parlemen, PM mengungkapkan niatnya untuk menggelar pemungutan suara ketiga atas drafnya.

"Jika draf Brexit disetujui dalam pemungutan suara itu, perpanjangan waktu akan memberi parlemen waktu untuk mendiskusikan perihal implementasi Brexit pada hukum Inggris. Tetapi jika kembali mereka tolak, Parlemen harus memutuskan bagaimana mereka ingin melanjutkan," tutur May.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengkritik PM Inggris, menyebut bahwa May telah membawa negara itu ke dalam krisis nasional.

"Ketidakmampuan, kegagalan, dan sikap keras kepala dari PM telah membawa kita ke titik ini," katanya kepada anggota parlemen.

Dia berjanji akan mengadakan pertemuan dengan anggota parlemen pada Rabu dan dengan para pemimpin Uni Eropa pada Kamis (21/3) untuk memecah kebuntuan.

Diskusi ekstensi Brexit

Di tengah kekacauan yang terjadi, May akan kembali menghadap para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis di mana dia akan membahas permintaannya untuk memperpanjang tenggat cerai Inggris dari blok itu.

Jika perpanjangan disetujui oleh para pemimpin Uni Eropa, Inggris dapat terhindar dari skenario Brexit tanpa kesepakatan atau biasa disebut sebagai no-deal Brexit.

Namun, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker telah mewanti-wanti agar penundaan tenggat Brexit tidak melebihi 23 Mei 2019.

"Brexit harus final sebelum 23 Mei, kalau tidak, kita berisiko menghadapi kesulitan institusional dan ketidakpastian hukum mengingat adanya pemilu parlemen Eropa yang akan digelar," jelas juru bicara Juncker, Margaritis Schinas.

Uni Eropa menganggap Inggris berpikir bahwa karena sidang parlemen Eropa baru akan dimulai pada 1 Juli, Inggris dapat tetap berada di dalam blok hingga 30 Juni tanpa ikut serta dalam pemilu.

Sama seperti Juncker, Tusk pun mengakui bahwa tanggal perceraian yang diusulkan May menciptakan kesulitan hukum dan politik yang perlu ditinjau kembali.

Sebelumnya pada Rabu, Juncker mengisyaratkan bahwa para pemimpin Uni Eropa mungkin terpaksa menunda keputusan resmi mereka atas permintaan May hingga KTT bersama pada pekan depan.

"Kami mungkin harus bertemu lagi pekan depan karena PM May belum mendapatkan persetujuan dari kabinetnya maupun dari parlemen Inggris," katanya.

Juncker juga menegaskan bahwa Uni Eropa tidak bersedia untuk kembali membuka pintu negosiasi dengan PM May.

"Uni Eropa tidak sedang dalam kondisi perang dengan Inggris, kami berada dalam kondisi negosiasi dan negosiasi itu sudah selesai," tegasnya.

Jadwal Brexit May kacau balau pada pekan lalu ketika Ketua Parlemen John Bercow menolak rencana PM yang ingin kembali mengadakan pemungutan suara ketiga atas drafnya pada pekan ini.

Bercow memutuskan bahwa menurut prosedur parlementer, pemerintah tidak dapat berulang kali mengajukan mosi kepada anggota parlemen jika mosi itu sebelumnya telah ditolak dalam sesi yang sama.

Sumber : CNN