sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

PM Inggris tidak akan minta Uni Eropa menunda Brexit

Bahkan setelah berbagai gejolak yang timbul, Boris Johnson disebut kekeh melanjutkan Brexit pada 31 Oktober.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 09 Sep 2019 13:10 WIB
PM Inggris tidak akan minta Uni Eropa menunda Brexit

Dua menteri Inggris pada Minggu (8/9) menyatakan bahwa Perdana Menteri Boris Johnson akan tetap berpegang pada kesepakatan awal Brexit dan tidak akan menunda hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

Setelah Menteri Tenaga Kerja dan Pensiun Inggris Amber Rudd mundur pada Sabtu (7/9) malam waktu setempat akibat perselisihan terkait kebijakan Brexit, para menteri mengatakan PM Johnson bertekad untuk tetap cerai dari Uni Eropa pada tenggat 31 Oktober dengan atau tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Strategi Johnson untuk mewujudkan Brexit telah diguncang oleh sejumlah peristiwa politik dalam beberapa hari terakhir. Para kritikus menggambarkannya sebagai diktator yang justru memperdalam ketidakpastian terkait cerainya Inggris dari Uni Eropa.

Dia telah kehilangan mayoritas Partai Konservatif di parlemen dengan memecat 21 anggota partai yang membelot dan gagal memicu pemilu lebih awal.

Selain itu, adiknya, Jo Johnson, mengundurkan diri sebagai anggota parlemen dan menteri di Departemen Bisnis dan Pendidikan. Jo mengatakan dirinya berada di persimpangan antara kesetiaan terhadap keluarga dan kepentingan nasional.

Pada Sabtu, Rudd mengaku dia mengundurkan diri karena melihat bahwa fokus pemerintah yang tidak proporsional dalam mempersiapkan no-deal Brexit hanya meningkatkan kepanikan di dalam negeri.

"Menurut saya sekitar 80-90% dari pekerjaan Inggris adalah untuk mempersiapkan no-deal Brexit. Ini tidak proporsional," ujar dia.

Rudd menegaskan, tujuan pengunduran dirinya adalah untuk menyatakan bahwa Partai Konservatif seharusnya menjadi partai moderat yang merangkul orang-orang yang memiliki pandangan berbeda-beda tentang Uni Eropa.

Sponsored

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab membantah pandangan Rudd, mengatakan bahwa negosiasi intens terus terjadi dengan Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Baik Raab maupun Menteri Keuangan Sajid Javid menentang pernyataan sejumlah pejabat Uni Eropa yang mengatakan bahwa Inggris belum memberikan saran baru untuk mengubah kesepakatan Brexit milik Theresa May.

Johnson, kata Javid, akan menghadiri KTT Uni Eropa pada 17 Oktober untuk mencoba mengamankan kesepakatan baru. 

"PM Johnson akan menghadiri KTT Uni Eropa pada 17-18 Oktober, dia akan mencoba untuk mencapai kesepakatan baru. Dia sama sekali tidak akan meminta penundaan tenggat dalam pertemuan tersebut," kata Javid. 

Sebelumnya, May tiga kali gagal mendapatkan persetujuan parlemen untuk meratifikasi kesepakatan Brexit miliknya. Saat itu, sebagian besar anggota parlemen menentang klausul backstop Irlandia.

Agar perbatasan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara tidak terhalang, Uni Eropa mengusulkan backstop di dalam perjanjian penarikan Inggris dari Uni Eropa. Ini akan berlaku jika tidak ada solusi lain yang dapat diterapkan, sehingga Irlandia Utara akan tetap menjalankan beberapa peraturan Pasar Tunggal Uni Eropa dan tetap tergabung dalam Serikat Pabean Uni Eropa agar tidak perlu ada pemeriksaan perbatasan.

Pemerintahan Johsnon telah berjanji untuk menyingkirkan backstop, namun Uni Eropa bersikeras bahwa klausul itu harus tercantum dalam kesepakatan Brexit.

Keinginan yang tidak jelas

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa negaranya tidak akan menyetujui jika Inggris meminta perpanjangan tenggat Brexit.

"Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Inggris perlu memberi tahu kami apa yang mereka inginkan," kata Le Drian.

Perdana Menteri Republik Irlandia Leo Varadkar mengatakan kemungkinan besar kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa dapat dicapai pada KTT dan bukan pada pertemuannya dengan Johnson pada Senin (9/9).

Krisis politik nasional meningkat pekan lalu ketika parlemen meloloskan RUU yang dirancang untuk memaksa Johnson meminta penundaan tenggat Brexit jika Inggris-Uni Eropa tidak mencapai kesepakatan baru pada 19 Oktober.

Ratu Elizabeth II diperkirakan akan meresmikannya menjadi UU pada Senin. Pada Jumat (6/9), Johnson mengatakan dia lebih baik "mati di selokan" daripada meminta penundaan Brexit.

Johnson menginginkan pemilu lebih awal pada 15 Oktober tetapi partai-partai oposisi, yang dipimpin oleh Partai Buruh, menentangnya dengan keras.