PM Jepang desak Korsel tepati janji demi perbaiki hubungan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon pada Kamis (24/10) sepakat mengenai pentingnya kerja sama terkait Korea Utara dan sejumlah isu lainnya. Kedua negara berusaha membangun kembali hubungan di tengah perseteruan pahit yang bersumber dari sejarah yang merembet ke relasi dagang.

Pertemuan Abe dan Lee di Tokyo diawali dengan jabat tangan, namun tidak satu pun menyunggingkan senyum.

Hubungan antara Tokyo dan Seoul menurun hingga ke level terendah dalam beberapa dasawarsa sejak pengadilan tinggi Korea Selatan pada Oktober lalu memerintahkan sejumlah perusahaan Jepang untuk memberi kompensasi kepada warga Korea yang menjadi pekerja paksa semasa pendudukan Jepang.

Menurut Jepang, persoalan kompensasi, telah selesai di bawah Perjanjian 1965 yang juga menormalisasi hubungan mereka. Dan dalam pertemuan dengan Lee, Abe mendesak Korea Selatan untuk menepati janji-janji di bawah traktat itu demi memulihkan relasi kedua negara.

Abe juga menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi Korea Selatan secara fundamental menjungkirbalikkan dasar hubungan bilateral kedua negara yang termaktub dalam Traktat 1965.

"Kedua negara merupakan tetangga penting bagi satu sama lain, dan menjaga kontak terkait Korea Utara, hubungan bilateral serta persekutuan dengan AS sangat penting," ungkap Abe.

"Hubungan saat ini masih dalam kondisi yang cukup buruk, tetapi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika Korea Selatan dapat menepati janji, maka itu akan menjadi kesempatan untuk kembali ke hubungan yang sehat."

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menuturkan PM Lee setuju bahwa hubungan kedua negara tidak boleh dibiarkan terus menerus dalam situasi seperti saat ini.

"Korea Selatan juga telah menghormati dan mematuhi Perjanjian 1965 tentang Hubungan Dasar, serta akan terus melakukannya," sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Lee yang berada di Tokyo untuk menghadiri upacara penobatan Kaisar Naruhito, juga menyampaikan surat dari Presiden Moon Jae-in untuk PM Abe. Kantor berita Yonhap melaporkan, surat tersebut berisi seruan untuk menyelesaikan persoalan bilateral.

Bayang-bayang masa lalu

Jepang menduduki Semenanjung Korea pada 1940-1945, memobilisasi kerja paksa di sejumlah perusahaannya dan serta rumah-rumah bordil militer. Perselisihan Tokyo-Seoul juga dipicu oleh sengketa wilayah.

Pada awal tahun ini, ketegangan meningkat setelah Jepang memperketat kontrol ekspor atas bahan-bahan yang penting bagi produsen chip Korea Selatan. Jepang kemudian menyingkirkan Korea Selatan dari daftar putih, yaitu negara-negara yang menikmati kontrol ekspor minimum.

Langkah-langkah tersebut memicu kemarahan yang luas di Korea Selatan hingga muncul seruan boikot perusahaan dan produk Jepang, membaut perdagangan kedua negara mengalami perlambatan secara tajam.

Pada Agustus, Korea Selatan mengumumkan akan mengakhiri pakta berbagi intelijen militer dengan Jepang dan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra dagang tepercayanya. 

Ketegangan diperkirakan akan berlanjut.

Ribuan mahasiswa dan aktivis Korea Selatan dilaporkan akan berkumpul pada Jumat (25/10) untuk merayakan Hari Dokdo. 

Dokdo adalah nama Korea bagi pulau yang diklaim oleh Korea Selatan dan Jepang. Oleh Jepang, pulau itu disebut Takeshima.

Korea Selatan disebut juga berencana untuk memerintahkan penjualan aset perusahaan-perusahaan Jepang yang dinyatakan bertanggung jawab berdasarkan keputusan pengadilan tinggi tahun lalu.

"Tindakan pencegahan harus diambil untuk menghalangi itu," kata Yang Kee-ho, profesor studi Jepang di Sungkonghoe University.

Sumber : Reuters