PM Malaysia kritik sanksi AS terhadap Iran

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik upaya Amerika Serikat yang memaksa semua negara berhenti berbisnis dengan Iran. Karena itu ia mendesak dunia internasional untuk melakukan kontrol lebih besar atas sanksi AS tersebut.

"Kami tidak tahu di bawah hukum apa sanksi-sanksi tersebut diterapkan. Sepertinya hal itu merupakan hak istimewa yang dimiliki orang kaya dan berkuasa," kata Mahathir dalam pidatonya di Sidang Umum ke-74 PBB di New York, AS, Sabtu (28/9).

Dia menegaskan bahwa harus ada regulasi yang mengatur penggunaan sanksi internasional.

"Faktanya, ketika sanksi diterapkan ke suatu negara, negara-negara lain juga akan terkena imbasnya. Malaysia dan banyak pihak lainnya kehilangan pasar ketika sanksi diterapkan terhadap Iran," lanjut pemimpin berusia 94 tahun tersebut.

AS menggunakan sanksi sebagai alat diplomatik. Presiden Donald Trump mengancam negara-negara lain dengan sanksi jika mereka membeli minyak dari Iran.

Berusaha mengekang pengaruh regional Iran, Trump secara sepihak menjatuhkan sanksi ekonomi setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir multinasional (JCPOA) yang disepakati pada 2015.

Berbicara kepada sejumlah wartawan setelah berpidato, Mahathir mengakui bahwa perusahaan-perusahaan Malaysia tidak punya banyak pilihan selain mematuhi karena takut terkena sanksi AS.

"Secara umum, dunia menjadi tidak berdaya," kata dia.

Mahathir juga mengkritik Kemitraan Trans-Pasifik, pakta perdagangan 11 negara yang mencakup Malaysia. Trump telah menarik Negeri Paman Sam dari pakta perdagangan tersebut.

Mahathir menyerukan renegosiasi Kemitraan Trans-Pasifik setelah Pemilu Malaysia 2018.

"Perusahaan-perusahaan kaya, kini memiliki kekuatan untuk menuntut pemerintah," ujar dia. "Sebagian besar bertekad mengeksploitasi kekuasaan yang diperoleh uang yang mereka miliki." (France 24)