PM May desak Uni Eropa sepakati perubahan perjanjian Brexit

Perdana Menteri Theresa May mendesak Uni Eropa untuk membantu agar draf Brexit miliknya dapat disetujui oleh Dewan Rakyat Inggris.

Pada Jumat (8/3), dia mengatakan dukungan Uni Eropa akan memiliki dampak besar pada hasil akhir draf Brexit yang nasibnya akan ditentukan dalam pemungutan suara Dewan Rakyat pada Selasa (12/3).

"Kami sedang berunding dan keputusan yang Uni Eropa buat dalam beberapa hari ke depan akan memiliki dampak besar pada hasil akhir pemungutan suara," kata dia.

Uni Eropa menegaskan Inggris harus mengajukan gagasan baru untuk memecah kebuntuan perundingan Brexit yang sedang dihadapi.

Di tengah segala ketidakpastian dan kebingungan Brexit, Inggris tetap dijadwalkan untuk resmi berpisah dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.

May akan mengunjungi para buruh di Grimsby, Lincolnshire, beberapa hari sebelum pemungutan suara kedua atas draf Brexit miliknya.

"Sama seperti anggota Parlemen yang akan menghadapi pilihan besar pekan depan, Uni Eropa juga harus membuat pilihan. Kita berdua terlibat dalam proses ini. Eropa ingin agar Inggris keluar dengan kesepakatan yang jelas," ujar May.

Draf Brexit pertama May menderita kekalahan besar dalam pemungutan suara di Parlemen pada Januari 2019.

Sang PM sedang mencari perubahan yang dapat mengikat secara hukum terkait klausul backstop Irlandia dalam draf Brexit miliknya.

Backstop memungkinkan Inggris untuk tetap berada di serikat pabean Uni Eropa hingga ditemukan jalan, seperti kesepakatan perdagangan bebas di masa depan, untuk memastikan bahwa perbatasan Irlandia dengan Irlandia Utara tetap terbuka.

Kebijakan itu akan membuat Inggris selaras dengan aturan pabean Uni Eropa sampai hubungan masa depan kedua belah pihak disepakati atau adanya resolusi alternatif.

Banyak anggota Parlemen yang menuntut jaminan agar backstop tidak berlaku jika Inggris dan Uni Eropa gagal mencapai titik temu dalam negosiasi terkait hubungan masa depan.

Komisi Eropa mengatakan pada Rabu (6/3) bahwa belum ada solusi yang berhasil ditemukan terkait backstop. Mereka juga telah menolak untuk melakukan negosiasi ulang terhadap draf Brexit yang sebelumnya telah disepakati.

Namun, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyatakan bahwa tuntutan pihaknya masih masuk akal dan sangat mungkin akan adanya terobosan dalam 72 jam ke depan.

Hunt menyebut, untuk mendapat dukungan Parlemen Inggris maka 27 negara anggota Uni Eropa perlu fleksibel.

Akankah Brexit ditunda?

Jika anggota Parlemen menolak draf Brexit untuk kedua kalinya, mereka memiliki kesempatan untuk memilih skenario Brexit tanpa kesepakatan atau yang disebut no-deal Brexit.

Anggota Kabinet pro-Brexit, Liam Fox, mengatakan dia khawatir anggota Parlemen akan berusaha mengambil kendali Brexit dari pemerintah pada pemungutan suara pekan depan.

"Hal yang saya khawatirkan adalah ... akan ada risiko bahwa kita mungkin tidak berhasil memberikan Brexit sama sekali," kata dia. "Di Parlemen ada sejumlah besar anggota yang tidak ingin menyukseskan Brexit dan justru ingin membuat kita tetap terkunci di Uni Eropa."

Namun, mantan PM dari Partai Buruh, Gordon Brown, menyerukan agar Inggris meminta perpanjangan waktu satu tahun kepada Uni Eropa untuk memungkinkan konsultasi lebih lanjut dengan rakyat Inggris.

"Saya menghormati pekerjaan yang coba dilakukan oleh legislator tetapi negara ini muak karena Parlemen belum menemukan jawaban. Saya pikir satu-satunya cara kita bisa satu suara adalah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya mencari solusinya." 

Sumber : BBC