Polisi Hong Kong: Pawai damai ternoda anarki

Polisi Hong Kong pada Senin (9/12) mengatakan bahwa para pengunjuk rasa melakukan aksi pembakaran di luar gedung pengadilan, melempar bom bensin dan mencoret-coret dinding gedung pemerintahan dalam pawai pada Minggu (8/12).

"Meski acara itu secara umum damai, tindakan-tindakan yang melanggar kedamaian publik terjadi setelahnya," kata pihak kepolisian. "Beberapa perusuh menyemprot cat di dinding luar Pengadilan Tinggi, melempar bom bensin dan melakukan aksi pembakaran di luar Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding Akhir, merusak properti pemerintah dan secara serius menantang semangat supremasi hukum."

Polisi menambahkan bahwa sejumlah toko dan bank di area Causeway Bay dan Wan Chai juga dirusak.

Pernyataan polisi tersebut muncul ketika pemrotes menyerukan pemogokan di seluruh kota pada Senin. Namun, selama jam sibuk pada pagi hari, layanan kereta dan transportasi umum lainnya dilaporkan berjalan lancar. Tidak ada laporan gangguan yang meluas.

Massa prodemokrasi yang mayoritas mengenakan pakaian berwarna gelap memadati jalan-jalan di pusat Kota Hong Kong kemarin untuk memperingati Hari HAM. Itu merupakan aksi terbesar sejak pemilihan lokal bulan lalu.

Penyelenggara aksi memperkirakan jumlah massa mencapai 800.000 orang, sementara polisi mengatakan mereka hanya berkisar 183.000 orang.

Dalam editorialnya, surat kabar China Daily menyerukan pemerintah Hong Kong untuk menegakkan aturan hukum.

"Banyak warga Hong Kong muak dengan kekerasan dan gangguan yang telah menghantui kota itu selama berbulan-bulan. Rekor pemilih dalam pemilihan dewan distrik menunjukkan bahwa mereka ingin mengekspresikan pandangan secara damai," sebut surat kabar, yang digunakan oleh Beijing untuk menyampaikan pesannya kepada dunia.

Komisaris polisi Hong Kong yang baru menuturkan bahwa dia akan mengambil pendekatan keras dan lunak dalam merespons unjuk rasa. Kekerasan, kata dia, akan direspons dengan keras dan isu lainnya akan disikapi dengan lebih fleksibel.

Ada lima tuntutan yang disuarakan demonstran prodemokrasi, yaitu penarikan sepenuhnya RUU ekstradisi yang memang sudah dilakukan, penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi dalam menangani protes, amnesti terhadap aktivis yang ditangkap, jangan melabeli pemrotes sebagai perusuh, serta implementasi hak pilih universal dan pengunduran diri Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Sumber : Reuters