Polisi menangkap mantan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov

Mantan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov ditahan karena dicurigai menyalahgunakan dana Uni Eropa. Polisi melakukan beberapa penangkapan setelah investigasi 120 kasus penipuan yang berkaitan dengan bantuan Uni Eropa.

Polisi menahan mantan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov pada hari Kamis sebagai bagian dari operasi polisi nasional yang mengikuti penyelidikan oleh kantor kejaksaan Uni Eropa. Boyko menjabat perdana menteri dari 2009 hingga 2021, dalam tiga periode.

Jaksa telah membuka 120 investigasi terhadap potensi penipuan yang melibatkan dana UE.

Kementerian Dalam Negeri Bulgaria mengatakan Borissov ditahan selama 24 jam, tetapi tidak merinci kemungkinan tuduhan terhadapnya.

Siaran pers dari kementerian mengatakan: "Operasi penegakan hukum skala besar sedang berlangsung sehubungan dengan 120 kasus Kantor Kejaksaan Umum Eropa di Bulgaria."

Tuduhan tersebut terkait dengan tender publik, subsidi pertanian, konstruksi, dan dana pemulihan virus corona.

Media lokal mengatakan polisi telah melakukan pencarian di beberapa kota di seluruh negeri.

"Tidak ada seorang pun di atas hukum," kata Perdana Menteri saat ini Kiril Petkov dalam sebuah posting Facebook.

Partai Petkov yang baru dibentuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 2021, setelah berkampanye dengan platform "tanpa toleransi untuk korupsi".

Polisi belum mengomentari alasan penangkapan, tetapi media lokal melaporkan bahwa kasusnya adalah tentang "penyalahgunaan bantuan UE."

Borrisov dan pemerintahannya telah menjadi sasaran tuduhan korupsi selama bertahun-tahun. Namun, dia selalu membantah melakukan kesalahan.

Juga di antara mereka yang ditahan adalah mantan Menteri Keuangan Vladislav Goranov, ketua komisi anggaran parlemen, Menda Stoyanova, dan Sevdalina Arnaudova, penasihat media Borissov.

Tindakan cepat setelah kunjungan UE
Penggerebekan terjadi menyusul kunjungan dua hari ke Sofia oleh Kepala Kejaksaan Eropa Laura Koevesi.

"Jaksa Eropa telah membuka 120 investigasi penipuan [di Bulgaria]," kata Koevesi saat kunjungannya berakhir pada Kamis.

"Sekarang adalah waktunya bagi otoritas Bulgaria terkait untuk bekerja sama dengan kami, termasuk dalam kasus-kasus yang sangat sensitif."

Koevesi bertindak atas nama Kantor Kejaksaan Umum Eropa (EPPO), yang menuntut kasus penipuan terhadap Uni Eropa.

Baik anggota NATO dan Uni Eropa, Bulgaria telah menarik perhatian dari mitranya di tengah masalah lama dengan korupsi, mematuhi aturan hukum, dan melestarikan kebebasan media.(afp/reuters/dw)