Prancis, Jerman, dan Inggris tolak klaim China di LCS

Prancis, Jerman, dan Inggris mengajukan nota bersama ke PBB untuk menolak klaim Tiongkok atas Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan.

Dalam catatan tertanggal 16 September, ketiga negara tersebut menyatakan, klaim historis "Negeri Tirai Bambu" atas LCS tidak sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Menurut ketiganya, hal itu juga ditegaskan dalam putusan Arbitrase 2016 yang dimenangkan Filipina melawan China.

Pengadilan Arbitrase PBB pada Juli 2016 mendukung petisi Filipina yang membatalkan klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line) China di LCS.

"Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyoroti, bahwa klaim yang berkaitan dengan pelaksanaan klaim historis atas perairan LCS tidak sesuai dengan hukum internasional dan ketentuan UNCLOS. Putusan Arbitrase dalam kasus Filipina melawan China pada 12 Juli 2016 dengan jelas menegaskan hal ini," tutur pernyataan bersama tersebut.

Menegaskan kembali posisi hukum mereka sebagai negara pihak UNCLOS, ketiga negara Eropa itu juga mengatakan, semua klaim maritim di LCS harus dibuat dan diselesaikan secara damai sesuai prinsip dan aturan internasional serta cara dan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur UNCLOS.

China dan Filipina juga merupakan negara yang menandatangani UNCLOS.

LCS merupakan perairan yang disengketakan, terutama setelah Beijing mengklaim sebagian besar wilayah di perairan itu. Klaim tersebut tumpang tindih dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. (ABS-CBN)