Prancis ke Wakil PM Italia: Jangan intervensi politik domestik kami

Prancis memperingatkan Wakil Perdana Menteri Italia Luigi Di Maio untuk tidak ikut campur dalam politik domestiknya. Protes ini dilayangkan setelah Di Maio bertemu dengan demonstran asal Prancis yang dikenal dengan julukan 'rompi kuning'.

"Provokasi baru ini tidak dapat diterima antara negara-negara tetangga dan mitra di jantung Uni Eropa," tutur Kementerian Luar Negeri Prancis.

Di Maio, pemimpin partai populis Gerakan Bintang Lima (M5S), bertemu dengan dua pemimpin protes antipemerintah itu pada Selasa (5/2).

"Angin perubahan telah melintasi Pegunungan Alpen," ucap Di Maio dalam sebuah twit.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.
Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 5, 2019

Dia juga mengunggah foto dirinya dengan pemimpin rompi kuning, Christophe Chalencon dan Ingrid Levavasseur. Tatap muka mereka berlangsung di dekat Paris.

Hubungan antara Paris dan Roma telah memanas sejak M5S dan partai-partai sayap kanan menguasai Italia pada Juni 2018.

Pada Januari, Prancis memanggil Duta Besar Italia setelah Di Maio mengatakan Paris "tidak akan pernah berhenti menjajah puluhan negara Afrika."

Kepemimpinan populis Italia baru-baru ini juga berselisih dengan Prancis dalam sejumlah isu seperti imigrasi dan budaya.

Protes rompi kuning terhadap kenaikan pajak BBM dimulai sejak November 2018. Menurut mereka, kenaikan pajak itu berdampak buruk pada warga yang tinggal di wilayah terpencil Prancis yang bergantung pada mobil.

Rompi kuning memperoleh nama mereka dari rompi visibilitas tinggi yang mereka kenakan, rompi neon tersebut wajib dimiliki dan dibawa dalam kendaraan para pengendara Prancis.

Tetapi sejak demonstrasi pertama mereka, tuntutan rompi kuning telah berkembang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memungkinkan adanya referendum populer.

Referendum populer memungkinkan adanya petisi yang dapat ditandatangani oleh publik dan mewajibkan badan eksekutif atau legislatif untuk mempertimbangkan perubahan dalam UU.

Pada Desember, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dia turut bertanggung jawab atas tanggapan yang tidak memadai terhadap protes yang mengguncang negara itu.

Sumber : BBC